Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
5
Jul '05

Sosialisasi Pra-penghijauan Reforestrasi Tahap II


Oleh : Pdt Reinjustin Gultom

(tulisan ini adalah intisasi yang diangkat selama pertemuan sosialisasi reforestrasi dan observasi agroforest, pertanian/peternakan terpadu di Desa Mbinanga Sumbul, Sidikalang, 2-3 Juli 2005, serta pertemuan pada panel diskusi tgl 5 Juli 2005 di HKBP Ressort Simarmata, Samosir)

Tidak dapat dipungkiri Hutan adalah jantung pertahanan yang kuat untuk menopang hidup dan ekonomi daerah. Penduduk Samosir yang berjumlah 130.078 jiwa (30.919 KK) tinggal di sekitar Hutan Samosir seluas 23.159 ha. Jelas, ini sungguh amat potensial menopang kehidupan semua makhluk. Nahum Situmorang, komponis Batak yang terkenal, dalam sebuah syair lagunya mengatakan: “Pulau Samosir do, haroroanhu Samosir do, gok disi hansang nang eme nang bawang, rarak nang pinahan di dolok i.” (Samosir tempat asalku, penuh dengan kacang, padi dan bawang, dan bahkan ternak berkeliaran di atas bukit). Tentunya semuanya makhluk dapat bertahan hidup karena hubungan korelatif dan koordinatif antara sesama mahluk (hidup saling menopang/mutualisma satu dengan yang lain). Melihat potensi hutan yang sangat penting, dapat dikatakan bahwa bila hutan tidak ada kehidupan akan kian gersang bahkan hidup akan lenyap.

Sikap Manusia Yang Tidak Terpuji Terhadap Hutan
Hutan Samosir dulu diagungkan kekayaan dan potensinya yang memiliki keanekaragaman hayati (heteroculture) yang mampu menjaga keseimbangan ekologis. Hal ini membuat para makhluk hidup mampu bertahan di habitatnya. Namun kini apa daya, semua itu tinggal kenangan akibat keserakahan para pihak yang ingin meraup keuntungan maksimal dari sesamanya tanpa pernah peduli dengan derita yang diakibatkannya dengan menghalalkan segala cara. Kaum neoliberalis, seperti penguasa dan pengusaha tega benar merusak, menebang, dan menggunduli hutan penopang hidup ini dengan melakukan illegal logging. Anehnya perbuatan kejam ini berjalan mulus karena acap pemerintah dijadikan agen melanggengkan usahannya sebagaimana diinformasikan secara ramai di media massa.

Kancah dan ruang gerak kaum globalis itupun menguasai semua lini. Samosir yang kaya dengan satwa dan benih lokal yang lebih bersahabat dengan alam dan cocok dikembangkan untuk meningkatkan sumber income dan nutrisi, kini berangsur-angsur hilang dan punah. Dengan tega mereka (kaum globalis) merekomendasikan pemaksaan benih-benih luar (out of local) untuk dibudidayakan di Samosir (misalnya dalam hal tanaman industri). Sadar atau tidak, perbuatan ini tidak hanya mengebiri potensi dan benih lokal yang kita miliki selama ini, tetapi juga meracuni alam dan mematikan sumber air. Akibatnya alam dengan segala pontensi dan kekayaan benih lokalnya berangsur lenyap dan punah. Anak-anak sungaipun tidak mengalir lagi. Hal ini berakibat semakin sulitnya masyarakat dalam mengelola pertanian dalam sistem irigasi. Pemaksaan pembudidayaan benih out of local ini akan semakin membuat nasib rakyat serba tergantung kepada pemilik modal semata.

Ancaman Dan Kebijakan Yang Harus Dikritisi Dan Ditolak
Dikeluarkannya berbagai jenis izin pengelola hutan seperti IPHHK, HPH, HPHTI, dll, membuat hutan kita semakin kritis. Tanah pun semakin gersang, tandus, gundul dan kering. Pohon luar yang masuk Samosir acap meracuni tanah dan lingkungan hingga mematikan sumber-sumber air (irigasi). Hal ini sungguh amat merugikan hidup segala mahluk termasuk para petani.

Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres No. 36/2005), tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kebijakan yang timpang yang memihak pemodal dan pengusaha serta menyengsarakan rakyat. Pemodalpun akan dengan mudah berbuat sesuka hati di lahan rakyat sendiri. Keadilan dan perikemanusiaan akan dikebiri sebab rakyat kecil “demi kepentingan umum” akan tergusur dari tanahnya sendiri. Bila ini terjadi kegagalan gerakan reforestrasi di Samsosir akan semakin cepat.

Kekeringan, kegersangan, keadaanpun semakin parah, sulitnya tanah Samosir kini ditumbuhi apaapa benar berdampak buruk bagi penghuninya. Kini demi nafkah dan pengembangan diri, pendudukpun mandah meinggalkan kampung halamannya merantau ke luar daerah Samosir. Akhirnya areal kampung dan halamannyapun nyaris terlantar. Sulitnya pemilik lahan terlantar diajak kompromi menjadikan lahannya dalam gerakan reforestrasi juga merupakan tantangan bagi gerakan reforestrasi ini, tetapi mungkin sebaliknya menjadi lahan subur bagi perpres 36/2005 itu.

Sehubungan dengan itu, untuk mengembalikan alam Samosir yang teramat potensial menindaklanjuti Evaluasi dan Rekomendasi ARC (Allience Religion Conservation) dan sosialisasi revorestrasi tahap II yang diadakan Konsultan ARC New Zailand (Inggris) , April 2005 yang lalu, maka Pengmas HKBP bekerjasama dengan ARC dan HKBP Ressort Simarmataa Distrik VII Samosir, mengadakan Observasi Agroforest dan Latihan Pertanian/Perternakan Organik dan Terpadu, dan Latihan Membuat Kompos, pada tanggal 3-4 Juli 2005 di Rural Development Action (RDA) Sumbul (Sidikalang): yang diikuti 25 orang peserta se HKBP Distrik Samosir: Panel diskusi dan Pelatihan untuk semakin enumbuhkan kesadaran akan suara panggilan(Vocatio Dei) pelestarian hutan, dan pra (persiapan)

Reforestrasi tahap kedua, dalam waktu dekat di Samosir pada tanggal 5 Juli 2005 di Samsoir (Simarmata) 2 dan 5 Juli 2005, diikuti ratusan peserta dari unsur pelayan HKBP Distrik VII Samosir, jemaat, kelompok, koordinator reforestrasi Perdana, dan undangan dari unsur NGO dan Pemerintah dan juga dari mahasiswa, Ada 6 Narasumber dan panelist yang sengaja diundang untuk memperkaya diskusi dan pelatihan itu yaitu: Praeses Distrik VII Samosir: Pdt.E.Purba: ” Tanggung jawab Gembala (Gereja) Melestarikan Lingkungan Hidup, Ir.P.Situmorang dan Eddy Sipayung,Sp (mantan Dinas Kehutanan Kab Simalungun: Pembibitan Yang Baik dan Benar”, dan Binaris Situmorang, SH (Direktur Perkumpulan JTR:Jagad Tanah Rakyat, membicarakan: Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Mengkritisi Perpres 36/2005 Untuk Rakyat ataukah Pemodal Trans Nasional? Drs Wesly Lingga (Direktur Rural Development Action): Agroforest dan Pertanian/peternakan Organik dan Pembuatan Kompos dan Pdt.Reinjustin Gultom, Direktur Pengmas HKBP: Hubungan Interdependece Hutan, Pertanian dan Peternakan dan Penanaman Pohon Berbasis Adat (Rakyat),

Gereja (Gembala) Tanpa Takut Meski Menyuarakan Kenabiannya Bagi Siapa Saja Dan Terpanggil Menyelamatkan Bumi Dalam membangun kesadaran rakyat demi penyelamatan alam ini Praeses Distrik VII Samosir makalahnya: menandaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan dan milikTuhan, yang penguasaannya dan pemeliharaannya diserahkan kepada manusia. Tuhan memberi mandat/tugas kepada para murid untuk memberitakan injil ke seluruh mahluk. Seluruh ciptaan harus dikembalikan kepada komposisi penciptaan yang pertama (re-kreasi) untuk mendapatkanhidup yang tenang, aman dan sejahtera.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa munculnya krisis lingkungan hidup seperti perusakan hutan, pencemaran air, udara dan tanah yang mengakibatkan punahnya sebagian binatang dan tumbuhan dalah bersumber dari sikap mental dan moral manusia, yang sering bersikap tidak adil terhadap sesamanya dan lingkungannya. Dalam kondisi yang sedemikian ini Gembala/ dan gereja harus peka dan peduli terhadap situasi sosial yang terjadi menyuarakan suara kenabian, memerangi sikap rakus manusia, yang tidak lagi menikmati alam sesuai dengan kebutuhan tetapi sudah ingin memenuhi sikap serakahnya, yang mengakibatkan kerugian dan petaka bagi sesamanya.

Sementara kongkritisasi penyadadarn ini Binaris Situmorang, SH ini mengatakan, Kondisi Hutan Indonesia yang kini benar rusak berat, namun beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan dalam menghentikan kehancuran hutan Indonesia yang masih tersisa : mendorong/ mendesak penghentian seluruh aktivitas peebangan hutan/moratorium dan membiarkan hutan bernafas kembali. Hal ini bisa dilakukan dencan cara mencabut ijin HPH, HPHTI yang saat ini dimiliki oleh para pemodal. Disamping lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan dan dikotrol oleh masyarakat, sistem pengelolaan hutan harus dibentuk berdasarkan ajas kesejahteraan bersama dan juga mengelola hutan dengan pola dan sistem “kerakyatan” kata ini menegaskanbahwa aktor utama pengelolaan hutan adalah homunitas-komunitas lokal (masyarakat adat/lokal).

Selanjutnya Binaris lulusan sarjana Hukum ini, menjelaskan kondisi tanah yang kian terancam. Sebab Dalam tiga bulan terakhir, satu gelombang badai baru menghempas, pada Mei 2005 lalu, sang presiden menghadiahi rakatnya dengan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebuah metode legalistas perampasan tanah rakyat warga di desa dan di kota, serta berbagai elemen masyarkat di wilayah usantara, dengan dikeluarkannya Perpres 36/2005. Perpres ini harus benar benar dikritisi dan mau tak mau harus ditolak keberadaannya sebab tidak prorakyat, hanya sebuah alat Multi National Corporation dan TNCs untuk melampiaskan nafsu bejatnya, yang tidak pro rakyat, yang sangat berkepentingan menanamkan modal/investasnya di Indoneisa dalam kerangka penjajahan ekonomi baru neo liberalisme.

Kebijakan ini nyatanya telah tunduk kepada tatanan dunia baru (The New rule of The world berkedok globalisasi atau Neoloberalisme, neo imperealisme, pasar bebas yang telah dierancang sedemikian rupa oleh negara negara maju ( G-8) tandasnya. Bila kebijakan ini ini dibiarkan, mau tak mau dan suka atau tidak suka, rakyat akan tergusur dari tanah dan kampung halaman dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dan jatuh kepada jurang kemiskinan yang semakin dalam, hanya dalam tenggang waktu 90 hari bermusyawarah, bila dalam tenggang waktu tersebut kesepakatan tidak tercapai maka pemerintah berhak memaksa mencabut hak kepemilikan atas tanah dengan harga yang ditentukanoleh pemerintah sendiri.

Tunggu Apalagi : Mari Bersama Menanam Pohon Demi Penyelamatan Alam
Disamping Penyadaran Spiritualitas ekologis dan penguatan politik rakyat agar dimampukan menyikapi dan mengkritisi kebijakan yang tidak tepat yang dilakukan pada pertemuan akbar itu, secara khusus bagi team 25 (kelompok/koodinator reforestrasi) yang diberangtkatkan ressort menjadi tenaga organiser di daerah masing masing, mereka dikuatkan dan dilatih secara serius oleh dua narasumber berpengalaman Eddy Sipayung, SPd (Mantan dinas kehutanan Kab.Simalungun) yang sudah berpengalaman dan Ir.P.Situmorang, aktivis dan pemerhati kelompok tani di Samosir tentang bagaimana teknis pembibitan, mulai dari seleksi, pembudidayaan, penanaman, perawatan dan pemeliharaan yang baik dan benar, sehingga mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan benih benih lokal resource yang ada. Setidaknya tidak perlu tergantungan dari luar.

Di akhir pertemuan itu Direktur Pengmas HKBP memandu perumusan langkah dan strategy perencanaam penanaman ribuan pohon berbasis masyarakat adat dalam waktu dekat di Samosir, sebagai rencana tindak lanjut ke depan. Ada 2 tugas mendesak tindak lanjut pertemuan ini: Bersama sama dengan masyarakyat adat kelompok (team 25) yang diutus dari masing masing ressort ini, akan menjadi organiser (koordinator) di darahnya sendiri untuk mendiskusikan dan merumuskan secara benar masalah yang dihadapi rakyat akibat keserakahan yang terjadi bagi alam, solusi ke depan.

Mengingat Samosir adalah tanah adat (marga) dan demi menghargai suara perantau, maka team 25 ini didaerahnya masing masing akan mencoba merencanakan pertemuan dengan masyarakat adat untuk membantun kesepakatan dan menyusun langkah langkah strategy penanaman pohon di Samsosir. Penyatuan hasil kesepakatan dari berbagai daerah ini akan diperdengarkan pada pertemuan lanjutan, dan penanaman pohon yang direncanakan agustus atau awal September mendatang akan disesuaikan dengan hasil kesepakatan pada pertemuan ini.

Akhirnya pertemuan ini dirancang untuk merobah world view dan style of life akan alam bagaikan pendapat suku Amungme yang mengganggap alam ini ibu kandungnya tempat dia hidup dipandu oleh Pendeta HKBP Ressort Simarmata Pdt.Robert Silaban,STh. Semoga.

[Pdt Reinjustin Gultom, Direktur Pengembangan Masyarakat HKBP]
*Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak dengan sendirinya mencerminkan pendapat resmi HKBP. Peta Samosir dalam tulisan ini kami ambil dari situs www.samosir.go.id.

Sumber : Bona Pasogit


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.