Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
29
Jun '05

KPC [PT. Kaltim Prima Coal] banding / KPC to appeal


PT Kaltim Prima Coal (KPC) Sangatta resmi menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT), dalam kasus sengketa lahan seluas 300 hektare dengan Kelompok Tani Bersatu (KTB). Hal ini diungkapkan penasehat hukum KPC, Juliansyah SH, menanggapi putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sangatta yang memenangkan KTB.

KPC, ungkap Juliansyah, akan melakukan banding. Artinya dalam perkara itu belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, karena upaya hukum ini masih berlangsung, maka belum ada kewajiban untuk membayar seperti yang tercantum dalam vonis majelis hakim PN Sangatta.

Majelis hakim yang diketuai Yansen Pasaribu SH dengan hakim anggota Agung Nugroho dan D Silaban SH, seperti dikutip dari Banjarmasin Post, dalam putusannya provisinya kemarin memerintahkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai tergugat I menghentikan pengelolaan tambang dan kegiatan lain lainnya di areal tanah sengketa. Hakim juga menghukum KPC membayar sebesar Rp2,1 M kepada KTB sebagai penggugat dalam sengketa lahan seluas 300 hektare di Pit J. Tidak hanya itu, KPC juga dihukum membayar uang paksa Rp2 juta setiap hari jika lalai melaksanakan putusan provisi kepada tergugat.

Sementara Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan Kutim selaku tergugat II, Bupati Kutim tergugat III dan Ketua DPRD sebagai tergugat IV dihukum mematuhi keputusan ini.

Sementara Kubu KTB melalui salah seorang jurubicara kelompok ini, Yusuf Halim, menyatakan setelah adanya putusan pengadilan, maka seluruh kegiatan di areal tersebut harus dihentikan sebelum KPC mengganti rugi lahan milik 28 penggugat tersebut. Seandainya kalau perusahaan tidak membayar ganti rugi sesuai putusan provisi majelis hakim, maka sepakat akan memblokir lahan tersebut, Senin depan.

KPC merasa berhak atas lahan tersebut sehingga melakukan aktivitas penambangan di dalamnya. Alasannya, perusahaan telah melakukan pembayaran kepada pemilik lahan. Tapi klaim ini dibantah para anggota kelompok tani. Mereka mengaku tak pernah menerima ganti rugi.

Jika ancaman KTB ini benar-benar terjadi, maka dalam seminggu ini KPC akan direpotkan dengan pemblokiran lahan. Beberapa waktu lalu Kelompok Tani Pinang Raya yang lokasinya tak jauh dari Pit J, juga melakukan pemblokiran. Pemblokiran terhadap bus dan kendaraan KPC lainnya berakhir setelah dilakukan upaya paksa oleh aparat kepolisian.*
—————-
English Version
—————-
PT Kaltim Prima Coal (KPC) in Sangatta has officially filed an appeal to the court of appeals over the land dispute of 300 hectares against the group of farmers (KTB). It was said by KPC’s lawyer Juliansyah SH in response to the provisional verdict by the judges of the district court of Sangatta that gave a victory to the KTB.

KPC, said Juliansyah, is to appeal, thus the verdict should be regarded of no permanent legal obligation, pending the decision by the court of appeals. In that regard the company has yet to be obliged to make any payment as instructed under the provisional verdict.

The board of judges comprising chief judge Yansen Pasaribu SH and members Agung Nugroho and D Silaban SH, as quoted from Banjarmasin Post, in their provisional verdict ordered PT Kaltim Prima Coal (KPC) as defendant I to stop its mining operation and other activities on the land of dispute. The judges also penalized the company to pay Rp2.1 billion to KTB as the plaintiff over the case on the dispute of land of 300 hectares at Pit J. KPC is also subject to paying a daily fine of Rp2 million if ignoring the verdict. Also, the team of land settlement of East Kutai as defendant II, East Kutai’s regent as defendant III, and speaker of local parliaments (DPRD) as defendant IV were obliged to implement the verdict.

Meantime the KTB as represented by spokesperson Yusuf Halim said, following the issuance of the verdict, all KPC’s activities on the land owned by the 28 plaintiffs had to be stopped until the company has fully settled the compensation. In case the company is reluctant to pay the compensation as cited in the verdict, next Monday the area will be blocked by the farmers.

KPC thought it had the right over the land, thus it carried out various activities within the area. The company made excuses that it had paid compensation to the land owners. But it was declined by the group of farmers. They said they never received any compensation from the company.

If the KTB materialized their threat, the company would be in a difficult situation in handling the blocking by the farmers. Some time ago a group of farmers from Pinang Raya close to Pit J, also made an action of blocking. They blocked the company’s buses and vehicles. The blocking could end after the local police forced the farmers to disperse.

Sumber : Miningindo.com (indonesia) (english)


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.