Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
24
Jun '05

Indonesia Dinilai Belum Lindungi Buruh


International Labour Organization (ILO) atau badan internasional di bawah PBB yang khusus menangani perburuhan dunia menilai Indonesia masih ketinggalan dalam perlindungan buruh. Kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak-hak buruh adalah dua di antara prioritas yang mesti diperbaiki Indonesia.
ILO juga mencatat angka pekerja anak di Indonesia masih tergolong yang tertinggi. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga belum dinilai signifikan untuk buruh. Anggota Governing Body ILO asal Indonesia, Rekson Silaban mengatakan di Jakarta, Kamis (23/6).

“Dari sektor perburuhan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum banyak berbuat. Ini juga akan menjadi agenda bahasan rapat ILO November mendatang. Penentuan hubungan industrial semestinya menjadi priorioritas. Banyaknya demo buruh di Indonesia disebabkan belum tertatanya pola hubungan tersebut,” paparnya kepada SH di Jakarta.

Rekson adalah seseorang yang terpilih menjadi anggota Badan Pekerja ILO setelah lebih dari 40 tahun belum ada keterwakilan RI di ILO. Ia menjelaskan, pemerintah diharapkan oleh organisasi buruh di Indonesia dan dunia, untuk meratifikasi konvensi-konvensi perlindungan hak buruh yang belum dilakukan. Sedang, 11 konvensi yang sudah diratifikasi, diminta untuk tegas dilaksanakan. Sayangnya, hal ini belum juga menjadi perhatian departemen tenaga kerja yang dipimpin Menaker Fahmi Idris.

Kritikan
Kritikan senada juga dikemukakan sejumlah aktivis buruh yang tergabung dalam serikat pekerja. Di antara mereka; Dita Indah Sari, Jumhur Hidayat dan lainnya menyerukan agar pemerintah mengambil kebijakan yang menyangkut nasib buruh. Kebijakan itu wajib melibatkan dua pihak, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja Indonesia.

“Selama ini kan tidak ada keterlibatan dua pihak terkait persoalan buruh itu dalam beberapa kebijakan strategis kaum buruh,” ujar Jumhur dari Gaspermindo di acara syukuran solidaritas serikat buruh Indonesia atas masuknya wakil Indonesia dalam Governing Body ILO.

Kebijakan soal kebebasan berserikat juga menjadi hal yang perlu diperbaiki. Terlebih untuk para Pegawai Negeri Sipil yang nota bene pada praktiknya adalah buruh juga. Untuk berbagai program kepentingan buruh itu, ia akan mengupayakan ini mnejadi bahasann utama di agenda rapat ILO.

Di satu sisi, ILO mencatat masih sangat banyak para pekerja paksa ditemukan di Indonesia. Di antaranya; di pantai Timur Sumatera masih ada pekerja-paksa di jermal, yang meski jumlahnya sudah berkurang, keberadaanbnya sulit untuk ditiadakan.

Di tempat lainnya, ILO mencatat banyaknya pekerja paksa seks komersial, yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa diselundupkan ke berbagai daerah lainnya, termasuk ke luar negeri. Hal lain yang menjadi perhatian ILO juga adalah sekitar 700.000 anak yang bekerja sebagai PRT di Indonesia dan berada di bawah umur.

Sumber : (rik) Sinar Harapan, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.