Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
18
Mei '05

Badrul akan Jadi Saksi Kasus Korupsi


Penasehat hukum terdakwa menilai dakwaan JPU tidak jelas dan kabur. Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa 14 mantan anggota DPRD Depok akan menyeret Bandul Kamal sebagai saksi. Jaksa penuntut umum memastikan akan memanggil bakal calon wali Kota Depok itu dalam sidang berikutnya.'’Mungkin beliau akan dipanggil pada sidang pemeriksaan saksi kedua atau ketiga,'’ ujar JPU Edward Sianturi, di sela sidang kasus korupsi yang juga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kota Depok priode 1999-2004, kemarin (17/5). Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Badrul Kamal ada di urutan kelima pemeriksaan saksi.

Menurut Erdwar, pihaknya akan menghadirkan Badrul Kamal sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi itu 21 Juni mendatang. Sementara masa kampanye calon wali kota Depok mulai 1 sampai 22 Juni, dan pencoblosan berlangsung 26 Juni 2005. ‘’Tapi tanggal pemanggilan Badrul itu belum fix, masih tergantung agenda persidangan,'’ ujar Edward lagi. Selain Badrul, JPU juga akan memanggil Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Depok, Syafrudin sebagai saksi. Sidang eksepsi (pembacaan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum) yang berlangsung di PN Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin itu, berlangsung dalam dua sidang terpisah. Sidang pertama dengan terdakwa, Sutadi, mantan ketua DPRD Kota Depok, dan dua orang wakilnya Naming Bothin, (kini ketua DPRD), dan Hasbullah.

Persidangan kedua dengan terdakwa Bambang Sutopo, Bambang Prihanto, Mazhab HM, Mansuria, Rafie Ahmad, Machruf Aman, Ratna Nuryana, Sasono, Damanhuri, Kusdihanto, Hiras Tony Hutapea, Agus Sutondo, Christian Poltak Slamet Silaban, dan Hariyono. Pada persidangan pertama pekan lalu (10/5), jaksa penuntut umum mengatakan para terdwaka telah memperkaya diri sendiri sehingga merugikan negara sebesar Rp 7,53 miliar lebih. Dana itu digunakan para terdakwa untuk membayar dana tunjangan perumahan, honor rapat, tunjangan purnabakti, dana takstis pimpinan, biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Depok. Juga untuk tunjangan kesehatan DPRD, tunjangan fraksi, dana asuransi, dan tunjangan operasioanl.

Dalam eksepsi, tim penasehat terdakwa mengatakan peraturan yang dijadikan dasar dakwaan yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2477/SJ 2001, tidak cermat dan kabur.Karena itu ia meminta agar dakwaan primer dan subsider yang dialamatkan kepada para terdakwa dibatalkan demi hukum. ‘’Jaksa tidak punya dasar hukum untuk menjerat terdakwa,'’ ujar Darmi Marasabessy, penasehat hukum para terdawa. Minta saksi ditahan Sementara itu dalam sidang kasus dugaan korupsi mantan Kepala Kantor Kesbang Pemkot Bogor, R Suhud, kemarin, penasehat terdakwa minta hakim menahan saksi yang telah memberi keterangan palsu di persidangan. ‘’Mereka tidak cuma berbohong tapi juga bertentangan dengan fakta yang ada,'’ ujar penasehat terdakwa, Suherman Kartadinata.

Dalam persidangan pekan lalu (10/5), Suhud mengaku tidak pernah menerima uang dari Paguyuban Lurah Kota Bogor. Persidangan sebelumnya, 12 saksi mengatakan memberi sejumlah uang kepada Suhud dalam kaitannya dengan pengadaan seragam Linmas. Atas permintaan pembela terdakwa itu, hakim ketua, Ferry Fardiaman, mengatakan, majelis hakim akan mempertimbangkannya. Kata Feery, pembela harus dapat membuktikan bahwa saksi berbohong. Baza Telaumbanua, Jaksa Penuntut Umum, mengatakan para saksi berbicara di bawah sumpah. ‘’Kalau mereka berbohong, itu urusan mereka,'’ ujarnya.
Sumber : ( c33/c28 ) Republika Online, Bogor


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.