Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
12
Mei '05

Rumah Sakit Fiktif Pun Dapat Anggaran


Tidak sedikit keluhan masyarakat pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit di daerah. Persoalan obat kadaluwarsa, kekurangan obat, peralatan bekas, maupun tidak adanya dokter serta lambannya penanganan kesehatan selalu menjadi persoalan sehari-hari. Bahkan, rumah sakit fiktif pun mendapat alokasi anggaran.

Di sisi lain, praktek penyalahgunaan anggaran kesehatan pun marak terjadi. Dari penelusuran SH di Departemen Kesehatan menemukan sejumlah ajuan permintaan barang yang disampaikan daerah ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebuah rumah sakit di daerah yang meminta suatu alat, misalnya, ternyata dikirim peralatan lain dengan harga lebih mahal. Alat yang diminta harganya hanya sekitar Rp 5 juta dan yang dikirim rectoscopy yang harganya Rp 500 juta.

Pemberian peralatan yang lebih mahal itu jelas sangat merepotkan daerah karena mereka pada dasarnya tidak membutuhkan peralatan-peralatan tersebut. ” Semua dokter dan kepala dinas mengeluhkan hal yang sama tapi tidak berani menyampaikan protes,” ujar sumber SH.

Di era otonomi daerah, posisi kepala dinas berada di bawah gubernur dan bupati sehingga dana dekonsentrasi diatur oleh gubernur dan walikota setempat. Hirarkhi itulah yang membuat Departemen Kesehatan tidak bisa turut menentukan penggunaan dana dekonsentrasi.

Dibatalkan

Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Utara, Fatni Sulani ketika dikonfirmasi SH mengungkapkan, surat dari Departemen Kesehatan perihal Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) yang menjadi otoritas kepala dinas kesehatan dibatalkan oleh Gubernur. Pembatalan itu dengan alasan penandantangan DIPA menjadi otoritas Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). ” Gubernur meminta kami koordinasi dengan Ketua Bappeda. Sampai saat ini Gubernur belum mau dinas kesehatan yang menandatangani,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Adolf Siburian. Ia membenarkan adanya pengadaan alat dan obat bekas semenjak 2002. ” Kita dapat dropping dari propinsi. Ini memang tidak wajar dan berbahaya bagi pasien,” ujarnya.

Ia mensinyalir obat kadaluwarsa ini bukan karena kebetulan tetapi karena ada permainan dengan perusahaan obat. Ia juga menduga ada yang mengatur pengadaan barang dan obat dengan bekerja sama dengan perusahaan obat. ” Kami sudah sering melaporkan peristiwa ini. Semoga sekarang benar-benar diperbaiki,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut Kepaka Dinas Kesehatan Propinsi Papua Tigor Silaban membantah adanya obat kadaluwarsa dan alat-alat bekas di Papua.
” Ini upaya menjelek-jelekkan antara supplier dalam rangka rebutan proyek,” tegasnya.

Fiktif
Carut marut bidang kesehatan di Indonesia tidak selesai sampai di situ. Sejumlah pengajuan anggaran dari rumah sakit di daerah ternyata fiktif. Setidaknya ada enam rumah sakit fiktif yang ditemukan meminta dana bantuan. Salah satunya Rumah Sakit Rokan di Riau, RS Palopo Raya di Sulawesi Selatan dan beberapa rumah sakit di Papua. ” Tapi herannya, walau fiktif bisa mendapat nomor anggaran dari Departemen Keuangan,” jelas Menkes

Tigor Silaban membenarkan adanya rumah sakit fiktif yang diajukan bupati-bupati di Papua. Ia menjelaskan pengajuan itu karena adanya pemekaran empat kabupaten. Ia menyebutkan beberapa nama rumah sakit fiktif seperti RS Mapi, RS Asmat, RS. Bintuni dan RS Boven Digul.

” Selain itu RS Kondama dan Rumah Sakit Raja Empat muncul dua kali dalam ajuan proyek dari Propinsi Irja Barat dan Propinsi Papua. Sebenarnya uangnya tidak akan bertambah, tapi dipecah-pecah saja,” kata dia.

Mafia Konsultan
Dr. Adolf Siburian menjelaskan bahwa di Papua sering muncul mafia-mafia berdasi. Mereka mengaku sebagai konsultan Departemen Kesehatan atau Departemen Keuangan. Mereka menemui para bupati dan walikota dan mengaku bisa atur pengadaan dan pengajuan barang bahkan pendirian Rumah Sakit.

” Bupati juga terkesima karena janji mendirikan rumah sakit. Mereka dikasih uang jalan oleh bupati. Mereka mondar-mandir dari Jakarta sampai kabupaten dibiayai Bupati. Ada juga bupati yang terperangkap janji dapat mengeluarkan Rp 100 miliar tapi harus setor dulu Rp 500 juta. Karena semangat, Bupati kasih jumlah tersebut. Ditunggu-tunggu ternyata kosong,” jelasnya.

Hal serupa di alami Rumah Sakit Kusta, Sungai Kundur, Sumatra Selatan. Pengadaan barang dan obat dikuasai para mafia yang mempraktekkan premanisme. ” Mereka sudah tahu anggaran, menawarkan pada rekanan untuk memborong di RS Kundur, dengan biaya 10% lewat preman-preman tersebut. Kalau dilawan maka keselamatan kami yang terancam. Preman-preman terebut justru marah pada dinas kesehatan karena tidak pernah lapor bahwa ada anggaran,” jelas Kepala Rumah Sakit Kusta, Sungai Kundur, Dr. Fauziah Nuraini Kurdi.

Ia melanjutkan, setelah dilaporkan kepada polisi, justru kepolisian mengancam akan menangkap dengan tuduhan perusakan rumah sakit. ” Pejabat kami banyak yang menerima ancaman. Kami sebetulnya ingin ajak kerjasama agar tidak menggangu. Pada waktu pemeriksaan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan – red) lalu, harga kami jadi agak tinggi dan kami jelaskan pada BPKP, bahwa ini karena ada faktor premannya,” jelas Fauziah.

Sumber : (SH/ web warouw) Sinar Harapan, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Anggota DPRD Dituntut 20 Tahun
Artikel selanjutnya :
   » » Giliran Badrul Ditunggu di Pengadilan