Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
12
Mei '05

Giliran Badrul Ditunggu di Pengadilan


Dalam Kasus Dugaan Korupsi APBD Depok Rp 9,5 Miliar

Sebanyak 17 anggota DPRD Kota Depok, Selasa (10/5), mulai di sidang di Pengadilan Negeri Cibinong dalam kasus dugaan korupsi APBD senilai Rp 9,5 miliar. Dalam sidang lanjutan pekan depan diperkirakan giliran eksekutif yang akan dimintai keterangan perihal penyelewengan dana tersebut. Tak terkecuali, Wali Kota H. Badrul Kamal yang merekomendasikan pencairan dana tersebut bakal mendapat giliran duduk di kursi pesakitan.

“Saya bersama Pak Sutadi (Ketua DPRD saat itu, red) mendatangi Badrul Kamal untuk meminta persetujuannya terhadap anggaran yang telah disusun,” demikian kesaksian mantan anggota DPRD periode 1999-2004, Bambang Sutopo, ketika ditemui wartawan pada acara PKS Depok Expo di Hotel Bumi Wiyata, belum lama ini.

Bambang Sutopo berkeyakinan proses sidang terhadap 17 mantan anggota DPRD Kota Depok Selasa (10/5) lalu itu di Pengadilan Negeri Cibinong bakal menyeret mantan wali kota, Badrul Kamal. Analisis itu disampaikan karena ia mengetahui alur dana rutin APBD senilai Rp 9,5 miliar yang diduga diselewengkan. Terutama persetujuan yang dilakukan pihak eksekutif sehingga dana tersebut cair.

Dikatakan Bambang, saat itu dirinya memang menjabat sebagai ketua panitia anggaran DPRD Kota Depok. “Sehingga saya tahu benar prosesnya. Meski saat itu Badrul sedang sekolah, tetapi seluruhnya yang tanda tangan adalah beliau, jadi semuanya atas sepengetahuan beliau,” ujarnya lagi.

Idealnya, lanjut Bambang, ketika seorang kepala daerah berhalangan tentunya tugas pemerintahan akan dilimpahkan ke wakilnya. “Saat itu wakil wali kota, Yus Ruswandi tidak berani menandatangani pengajuan anggaran tersebut dan meminta kami untuk bertemu langsung dengan wali kota,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Bambang, pengajuan dana itu bisa saja diperintahkan untuk ditangguhkan atau dikurangi nilainya. “Tetapi saat itu Badrul langsung menandatangani permohonan yang kami ajukan,” paparnya.

Proses peradilan yang akan dijalaninya nanti, lanjut Bambang, seharusnya juga ikut melibatkan wali kota yang menjabat saat itu karena memiliki keterkaitan yang sangat besar. “Anggaran itu tidak mungkin dapat keluar jika tanpa ada persetujuan dari kepala daerah,” tandasnya.

Namun, lanjutnya, ia belum dapat menentukan kalau keterlibatan Badrul Kamal itu juga akan membuatnya mendapat status yang sama dengan dirinya, yakni sebagai terdakwa. “Kita lihat saja nanti di persidangan, karena prosesnya tentu akan berjalan dan bukan tidak mungkin dia (Badrul, red) juga akan ikut diadili karena semuanya itu sudah saya beberkan di hadapan polisi yang memeriksa saya,” ujarnya.

Untungkan diri sendiri

Sementara itu, sidang yang menghadirkan 17 anggota DPRD Kota Depok, Selasa lalu, terpaksa dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama menghadirkan Naming D. Bothin (mantan wakil ketua DPRD Kota Depok dan kini menjabat Ketua DPRD Kota Depok periode 2004-2009), Sutadi (mantan ketua DPRD Kota Depok periode 1999-2004) dan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Depok 1999-2004, M Hasbullah Rahmad yang kini menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok. Berkas-berkas atas nama mereka terdaftar dengan nomor perkara 420/pid-B/2005/PN CBN.

Selanjutnya, 13 anggota DPRD lainnya yakni Bambang Sutopo, Bambang Prihanto, Mansyuria, Mazhab, Rafie Ahmad, Ma’ruf Aman, Ratna Nuriana, Sasono, Damanhuri, Kusdiharto, Hiras Toni Hutapea, Agus Sutondo, Cristian Poltak Slamet Silaban dan Haryono digiring ke ruangan sidang. Mereka merupakan para mantan panitia anggaran yang masuk dalam berkas nomor perkara 421/pid-B/2005/PN CBN.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Andi Samsan Nganro, dengan hakim anggota Indah Sulistyaningsih dan Edison Muh. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri atas Jaksa Arif Mulyadi dari Kejati Bandung, serta Jaksa Edward Sianturi, Luleman Rumaedi, Basuki, dan Peggy Bawengan semuanya dari Kejari Depok.

Dalam tuntutannya jaksa mendakwa ketiga pimpinan dan para anggota dewan itu telah menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri antara Januari-Desember 2002. “Perbuatan terdakwa membahas dan merumuskan penjabaran anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok, yang hasil pembahasannya dijadikan sebagai bahan lampiran keputusan pimpinan DPRD Kota Depok tahun Anggaran 2002 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Depok tahun 2002, telah bertujuan menguntungkan para terdakwa dan pimpinan DPRD Kota Depok,” ujar JPU Arif Mulyawan. Dengan perbuatan itu, ketiganya telah memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 386.925.480,00 untuk Sutadi, Rp 449.655.594,00 untuk Naming Bothin, dan Rp 438.913.553,00 untuk Hasbullah.

Sumber : (D-22)***  Pikiran Rakyat, Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Rumah Sakit Fiktif Pun Dapat Anggaran
Artikel selanjutnya :
   » » Perundingan Buruh Sulit Terpecahkan