Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
9
Mei '05

Berharap Jaksa Tak Salah Bidik


Pemeriksaan kredit Bank Mandiri di Kejaksaan Agung mulai “menyengat” berbagai pihak. Ada kredit yang sejak awal direkayasa agar macet.

TAK ada yang bisa memastikan apa yang bakal terjadi dengan Edward Cornelis William Neloe dalam sepekan mendatang. Setelah serangkaian pemeriksaan atas dirinya di Kejaksaan Agung terkait berbagai kredit yang diduga tak beres penyalurannya, orang boleh menilai nasibnya bagai telur di ujung tanduk. Bahkan Neloe sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan ingin berhenti dari jabatan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. “Saya sudah lelah,” katanya.

Keinginan berhenti itu bahkan telah disampaikan Neloe ketika beberapa waktu lalu bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rupanya, cara “pasrah” ini cukup meredam aneka pernyataan galak yang mengarah padanya. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sugiharto, yang mewakili pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas di Mandiri dan sebelumnya terlihat paling gencar bicara, dalam sepekan terakhir juga terlihat mulai melunak.

Bukan hanya tak lagi menyinggung soal kemungkinan pergantian Neloe dan kawan-kawan dalam rapat umum pemegang saham, 16 Mei mendatang, Sugiharto bahkan menegaskan tidak berencana menonaktifkan direksi Mandiri yang sedang menjalani pemeriksaan di kejaksaan. “Belum ada rencana,” katanya. “Tidak elok. Saya belum dapat laporan langsung dari kejaksaan.”

Pernyataan dari Bank Indonesia pun lebih merupakan penegasan bahwa secara bisnis Bank Mandiri tak terpengaruh oleh macetnya beberapa kredit mereka. Kinerja bank dengan aset lebih dari Rp 240 triliun itu cukup baik karena ditopang modal di atas 20 persen. Kredit macet yang tercatat secara gros cukup tinggi, hingga 7,9 persen, masih dianggap aman karena secara net hanya 1,5 persen. Masih jauh di bawah ketentuan pemerintah, yang membatasinya hingga 4 persen. “Itu menandakan secara institusional Bank Mandiri masih bagus,” kata Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S. Goeltom.

Sugiharto sendiri menolak dianggap melemah dalam bersikap. Apalagi jika dihubungkan dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden, yang sudah ditemui Neloe. “Kami hanya menjaga agar Bank Mandiri sebagai perusahaan publik tidak boleh diteror masalah-masalah yang dihadapi direksinya,” katanya, Rabu pekan lalu. “Tidak boleh ada distorsi. Kasihan korporatnya.”

Saham Mandiri yang jebol sampai titik terendah di level Rp 1.450-an, dua pekan lalu, sepertinya menjadi soal yang menimbulkan kekhawatiran itu. Jika dihitung dari posisi beberapa bulan sebelumnya yang bertengger di atas Rp 2.000 per lembar, kapitalisasi Bank Mandiri sudah rontok hingga di atas Rp 9 triliun. Karena itu pula banyak yang mulai waswas rusaknya bank terbesar milik pemerintah ini hanya akan menambah panjang daftar aset negara yang terpaksa dilego dengan harga murah. “Jangan sampai ingin membunuh tikus tapi membakar rumahnya,” kata Miranda.

“Saya tidak ingin ada rush yang tidak perlu di bank itu,” Sugiharto menambahkan. “Kalau ada yang bermasalah, proses hukum akan berjalan.” Tapi ia tak membantah ada dua nama yang digodok sebagai calon komandan baru di Mandiri, yakni Sigit Pramono yang kini menjabat Direktur Utama Bank BNI, dan Rudjito yang masih memimpin Bank BRI. Namun, Sigit, yang dihubungi Tempo ketika berada di Istanbul, Turki, Jumat malam pekan lalu, mengatakan tak mengetahui proses seleksi yang melibatkan namanya. “Tidak ada yang menghubungi saya,” katanya.

Selama menyangkut upaya penyelamatan Mandiri, tak banyak yang keberatan dengan pernyataan-pernyataan yang melunak. Tapi lain lagi yang terjadi dengan proses di Kejaksaan Agung. Meski hingga akhir pekan lalu belum satu pun anggota direksi Mandiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kredit kelima perusahaan yang diperiksa, berkali-kali Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan kemungkinan ke arah itu selalu terbuka.

Jaksa Agung juga tampak sedikit gusar dengan berbagai tudingan yang menganggap pihaknya terlampau gegabah dengan mengatakan dugaan tindak pidana dalam kredit macet di Mandiri. “Kejaksaan tidak bodoh,” katanya, usai salat Jumat pekan lalu. “Ada kredit yang memang macet, tapi ada juga yang direkayasa sejak awal biar menjadi macet. Kejaksaan punya akal sehat, punya common sense.”

Lima debitor yang kini disidik atas dasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu adalah PT Cipta Graha Nusantara (kasus Tahta Medan, pemilik Hotel Tiara), PT Lativi Media Karya, PT Siak Zamrud Pusaka, dan PT Arthabhama Textindo yang satu grup dengan PT Arthatrimustika Textindo. Di antara semua anggota direksi, mungkin Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, I Wayan Pugeg, yang paling repot dengan urusan di Gedung Bundar itu. Sementara Neloe hanya dua kali diperiksa, Pugeg sudah enam kali berturut-turut.

“Kalau sampai diperiksa terus, tafsirkan sendirilah,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Hendarman Supandji, di kantornya Jumat malam pekan lalu. Sejauh ini Pugeg, yang ketika kredit-kredit itu dikucurkan menjabat direktur manajemen risiko di Mandiri, masih diperiksa sebagai saksi. Keterangannya masih perlu dikonfrontasikan dengan para saksi lain dan empat tersangka dari perusahaan-perusahaan penerima kredit.

Posisinya itu membuat Pugeg menjadi pejabat Mandiri yang paling berpeluang dikaitkan dengan dugaan ketidakberesan dalam penyaluran kredit itu. “Tunggu minggu depan (pekan ini),” kata Hendarman tentang kemungkinan status Pugeg meningkat menjadi tersangka.

Tentang pengusutan oleh Kejaksaan Agung ini, ekonom Dradjad H. Wibowo berharap penyidik jeli mencermati setiap transaksi yang terjadi. Dalam kasus PT Siak dengan tersangka Nader Taher, pelanggaran yang terjadi relatif sederhana sehingga mestinya kejaksaan tidak mengalami kesulitan. Tetapi, menyangkut kasus yang melibatkan transaksi perbankan dan bisnis yang lebih rumit, seperti di PT Cipta Graha Nusantara, sangat mungkin para jaksa gagal membuktikan adanya pelanggaran pidana.

Memang, tiga pengurus PT Cipta, masing-masing Edyson sebagai direktur utama, Diman Ponijan sebagai direktur, dan Saipul sebagai komisaris, saat ini sudah mendekam di sel tahanan Kejaksaan Agung. Tapi Dradjad mengingatkan, dengan kerumitan dalam kasus kredit senilai US$ 18,5 juta ini, boleh jadi kasus ini telah dibelokkan sehingga kejaksaan menuntut pihak yang sesungguhnya hanya boneka. “Aktor sebenarnya, yang menjadi otak di balik transaksi dan menikmati keuntungan, bisa-bisa lolos,” kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi Amanat Nasional itu.

Selain baru mengusut lima dari 26 kasus yang diperiksa BPK, hingga kini kejaksaan juga belum menyentuh nama-nama besar yang diduga memiliki keterkaitan dengan kucuran kredit Mandiri itu. Meski begitu, tidak berarti proses ini tak memiliki imbas yang luas. Beberapa pihak sudah merasa “tersengat”, meski tak ada pernyataan resmi secara terbuka menyebutkan nama-nama mereka.

Jumat siang pekan lalu, pimpinan PT Media Group, Surya Paloh, bahkan merasa perlu menggelar jumpa pers untuk membantah keterlibatannya dalam transaksi pembelian Hotel Tiara Medan oleh PT Cipta. Menurut dia, PT Cipta bukan merupakan anak perusahaan Media Group—sebagaimana disebut-sebut belakangan ini.

Dalam keterangan yang disampaikannya di kantor Metro TV, Jakarta, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini mengakui bahwa mantan Direktur Keuangan Media Group, Suhadi Zaini, memang sempat bergabung bersama investor lain di PT Tri Manunggal Mandiri Persada dalam kepemilikan Hotel Tiara. Aset milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu dijual pada Juni 2002 senilai sekitar Rp 97 miliar.

“Pak Didi (panggilan Suhadi Zaini) ikut atas izin saya,” ujar Surya. “Tapi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitan antara saya secara pribadi atau sebagai pimpinan Media Group secara langsung atau tidak langsung dengan PT Cipta.” Masih menurut Surya, pada September 2002 PT Tri Manunggal menjual Hotel Tiara Medan kepada PT Azelia dengan nilai Rp 160 miliar, dari tagihan cessie sejumlah kurang-lebih Rp 300 miliar.

“Hasil penjualan itu dikirimkan oleh pihak penjual kepada Metro TV, dan itu dikembalikan lagi kepada kawan-kawan konsorsium (PT Tri Manunggal),” kata Surya. Yang ia tidak tahu, katanya, ialah kapan PT Azelia melepas sahamnya kembali, hingga saat ini hotel tersebut dimiliki PT Cipta. “Saya tidak berkompeten untuk mengomentari perusahaan itu,” ujarnya.

Seperti halnya Surya, mantan Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang termasuk yang meradang karena dihubung-hubungkan dengan daftar kredit macet Mandiri, yakni pada PT OSO Bali Cemerlang . “Saya bukan pemilik perusahaan itu,” katanya kepada Martha W. Silaban dari Tempo. Perusahaan ini adalah debitor yang mendapat kredit senilai Rp 78,1 miliar pada 2001 dan, menurut dokumen BPK, saham mayoritasnya “dimiliki oleh Sdr. RSA yang merupakan anak kandung dari Sdr. OSO (mantan Wakil Ketua MPR-RI)”. Kredit di perusahaan properti itu kini macet dengan kategori kolektabilitas lima. Agar tak salah bidik, kejelian penyidik memang harus berlipat dalam kasus-kasus ini.

Sumber : (Y. Tomi Aryanto, Dian Imamah, Thoso Priharnowo, Khairunnisa, Yura Syahrul) Majalah Tempo, Edisi. 11/XXXIV/09 - 15 Mei 2005


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.