Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
9
Mei '05

‘BK [Badrul Kamal] jelas terkait kasus APBD [Anggaran Pendapatan Belanja Daerah]’


Naming: Jangan termakan isu
Menjelang sidang pertama kasus dugaan korupsi APBD Depok 2002 senilai Rp9,5 miliar yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong besok (10 Mei), kuasa hukum 17 tersangka anggota Dewan periode 1999-2004 telah menyiapkan tim pengacara.

Sementara itu, Badrul Kamal (mantan walikota) diduga bakalan ikut terseret dalam kasus tersebut. Sekaligus memperkuat sinyalemen Lumbung Informasi Rakyat (Lira), lembaga pendukung SBY saat Pilpres, bahwa mantan orang nomor satu Depok itu diduga terlibat kasus ini (Monde, 3 Mei).

Lira saat itu, sebagaimana dikutip Antara, menyebutkan dugaan itu berdasarkan laporan masyarakat dan data yang masuk ke institusinya.

“Sebagai kuasa hukum saya sudah mempersiapkan tim pengacara yang terdiri dari enam orang anggota untuk menghadapi sidang pertama [10 Mei],” kata Darmi Marasabessy, Kuasa Hukum ke 17 anggota DPRD Depok kepada Monde, kemarin.

Menurutnya, tim pengacara itu dibentuk setelah dirinya menerima surat dakwaan dan panggilan sidang dari para client-nya yang disampaikan oleh pejabat PN Cibinong kepada masing-masing terdakwa.

“Sesuai prosedur hukum, sidang pertama masih seputar pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, untuk selanjutnya majelis hakim akan mempersilakan kami menyusun eksepsi,” dia menjelaskan.

Sidang pertama besok, lanjut Darmi, akan berlangsung pada pukul 09.00 dan akan dipimpin langsung Andi Samsan Nganro (ketua PN Cibinong), Indah Sulistyowati dan Edison. “Saya memastikan ke 17 client kami akan menghadiri persidangan tepat pada waktunya.”

Di bagian lain, Darmi mengatakan dalam persidangan nanti status Badrul Kamal masih sebagai saksi, “Sejauh ini status beliau [Badrul] masih sebagai saksi, dan untuk selanjutnya tentu akan melihat proses hukum yang tengah berjalan.”

Di tempat terpisah, mantan Ketua Harian Panitia Anggaran DPRD Depok, Bambang Sutopo, mengaku heran dengan informasi yang menyatakan bahwa dakwaan yang akan diberikan kejaksaan telah berubah dari PP 110/2000 (tentang Kedudukan Keuangan DPRD) menjadi PP 105/2000 (tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

Ditanya apakah eksekutif ikut bertanggungjawab dalam kasus tersebut?, Bambang menjelaskan dalam hal ini eksekutif yang nota bene dipimpin Badrul Kamal [walikota Depok saat itu] jelas terlibat.

Pasalnya, sambung Bambang, alokasi anggaran yang diperuntukan bagi Dewan tidak mungkin keluar tanpa persetujuan dan tandatangan walikota.

“Saya bersama Pak Sutadi [mantan ketua DPRD], mendatangi Pak Badrul untuk meminta persetujuan anggaran yang telah disusun. Saat itu Pak Badrul langsung menyetujui dan menandatangani tanpa mengurangi atau menangguhkan anggaran yang diajukan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat itu Badrul tengah mengikuti pendidikan di Lemhanas, “Akan tetapi Badrul tetap menandatangani seluruh kebijakan, termasuk memberikan persetujuan terhadap anggaran Dewan.”

Kepada sejumlah wartawan, Badrul Kamal menyatakan bahwa dirinya siap menjadi saksi dalam setiap persidangan yang akan digelar secara maraton oleh PN Cibinong.

“Sebagai warga negara yang mematuhi aturan hukum seyogianya harus memenuhi kewajibannya, siapapun dia termasuk saya,” ujarnya, usai menghadiri undangan pengumuman hasil verifikasi tahap I bakal calon wali dan wakil walikota, di Makara UI, Jumat (6/5) malam.

Kejaksaan Negeri Depok pada 18 Mei lalu telah melimpahkan dua berkas perkara kasus tersebut kepada PN Cibinong untuk disidangkan.

Berkas pertama yang terdaftar dengan nomor perkara 420/Pid-B/2005/PN CBN, terdiri dari tiga nama tersangka, yaitu Naming D. Bothin (mantan wakil ketua I DPRD yang sekarang menjabat ketua DPRD Depok), Hasbullah Rahmad (mantan wakil ketua II DPRD), dan Sutadi (mantan ketua DPRD).

Sedangkan 14 tersangka lainnya tercatat pada berkas kedua bernomor perkara 421/Pid-B/2005 /PN-CBN atas nama, mantan ketua harian panita anggaran Bambang Sutopo, Bambang Prihanto, Agus Sutondo, Cristian Poltak Slamet Silaban, Damanhuri, Hiras Tono Hutapea, Haryono, Kusdiharto, Mansyuria, Mazhab, Ma’ruf Aman, Rafie Ahmad, Ratna Nuriana, dan Sasono.

Jangan termakan isu

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin, mengimbau masyarakat Depok agar tidak mudah termakan isu-isu dan hasutan yang mendiskreditkan para calon walikota dan wakil walikota yang tampil dalam bursa Pilkada.

“Saat calonnya masih dua pasang, yaitu Pak Badrul-Syihabudin Ahmad dan Nur Mahmudi-Yuyun WS, isu-isu korupsi gencar sekali menyerang kedua pasangan ini. Pak Badrul diserang dengan isu korupsi APBD dan Pak Nur diserang dengan isu ilegal looging dan helikopternya,” kata Naming.

“Tapi tatkala pasangan calon lainnya bermunculan, pendiskreditan serupa juga dialamatkan kepada mereka,” katanya lagi. “Supaya tidak dibingungkan dengan isu-isu tersebut, di Pilkada nanti kita harus menggunakan hati nurani dalam memilih pasangan calon.”

Hal itu disampaikan Naming dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di hadapan ratusan jamaah Masjid Nurul Iman, RW 02 Kampung Poncol, Kelurahan Tanah Baru, kemarin.

Dia juga mengajak masyarakat [pemilih] untuk berperan aktif menyukseskan Pilkada langsung, yang pelaksanaannya bakal digelar 26 Juni mendatang.

“Pilkada Depok harus sukses tanpa ekses. Karena selain biayanya mahal, Depok merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujar mantan Lurah Beji.

Sumber : (aks/apk/amr) Monitor Depok Online, Margonda


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Sekjen: Jadikan Kehadiran Warga HKBP Berkat Bagi Sekitar
Artikel selanjutnya :
   » » Berharap Jaksa Tak Salah Bidik