Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
26
Apr '05

Menakertrans Rasionalisasi Serikat Pekerja



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris menilai hubungan bipartit antara pekerja dan pengusaha sudah tidak sehat. Ini disebabkan banyak serikat pekerja (SP) di Indonesia yang membuat persaingan tajam diantara mereka.

”Memang SP ini dari waktu ke waktu harus dilakukan rasionalisasi. Karena banyaknya SP ini membuat hubungan bipartit tidak sehat karena persaingan yang tajam antar SP,” kata Menaker saat memberi sambutan dalam Musyawarah Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Senin (25/4).

Kegiatan ini juga dihadiri antara lain Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi; Ketua Umum Konfederasi SBSI, Rickson Silaban; Ketua Majelis Pertimbangan KSBSI, Mochtar Pakpahan; dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Erlangga Satriagung.

Fahmi menjelaskan, di Indonesia kini terdapat 86 SP. Dalam satu perusahaan rata-rata ada 5-14 SP dengan keanggotaan yang tidak lebih dari 50 %. Kondisi ini menurut dia, banyak dikeluhkan pengusaha karena membuat situasi di perusahaan tidak kondusif akibat sulitnya merumuskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan.

”Ini menjadi pangkal situasi tidak kondusif untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pekerja,” lanjutnya.

Menurut Fahmi, SP harus berkembang secara seimbang dan sehat. Artinya, memiliki anggota yang jelas. “Soalnya, ada yang memberi informasi, ada serikat pekerja yang anggotanya 150 juta, ini melebihi jumlah angkatan kerja yang mencapai 104 juta orang,” ujarnya heran.

Untuk melakukan rasionalisasi SP itu, ia menyerahkannya pada SP dan pengusaha sesuai mekanisme yang berlaku di tiap perusahaan. Pemerintah tidak akan ikut campur tangan dalam persoalan tersebut.

“Kami akan melakukan verifikasi terhadap serikat pekerja, baik kepada pengusaha maupun pekerja. Di Depnakertran sudah ada tim yang akan melakukan verifikasi tersebut,” tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan Sofyan Wanandi dalam sambutan sebelumnya. Ia menuturkan, sudah saatnya Depnakertrans mengatur dan melakukan seleksi terhadap puluhan SP yang ada di Indonesia. Jika tidak segera diatur, ia khawatir persoalan ini akan menjadi salah satu penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Sekjen KSBSI Idin Rosidin juga sependapat. Dia berharap seluruh SP bergabung agar menjadi kekuatan penekan yang efektif dalam memperjuangan kepentingan buruh.

Selama ini, ujar dia, perjuangan buruh sulit berhasil karena tiap SP berjuang sendiri-sendiri. Ia mencatat, dari 86 SP ada 3 yang besar yakni Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), KSBSI, dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Namun, ketiga SP ini tak pernah bersatu dalam memperjuangkan kepentingan buruh.

Sumber : (ans) Surabaya Post, Surabaya


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Pengusaha Medan Bangun Objek Wisata Pantai Labu

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » HIV/AIDS Jadi Persoalan Serius di Papua