Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
25
Apr '05

Kampanye Semarakkan Depok


Partai Golkar tak melarang pegawai negeri ikut berkampanye.

Pemilihan Wali Kota Depok periode 2005-2010 masih dua bulan lagi. Tapi masing-masing bakal calon mulai memamerkan strateginya dalam mendulang suara. Bahkan ada yang mirip kampanye: melalui spanduk mereka terang-terangan mengajak siapa saja untuk memilih pasangan calon.

Dari pengamatan Tempo, hampir semua calon telah terpampang namanya pada kain panjang yang dibentangkan di beberapa ruas jalan dan pintu masuk perumahan. Spanduk bertulisan “Masyarakat Kecamatan Sawangan Mendukung Badrul Kamal”, misalnya, dibeberkan di Jalan Cilangkap, Jalan Margonda Raya, Jalan Boulevard Kota Kembang, dan Jalan Raya Sawangan.

Ada spanduk berisi sekadar ucapan selamat yang ditujukan kepada pasangan calon Nurmahmudi Ismail (bekas Presiden Partai Keadilan dan Menteri Kehutanan) dan Yuyun Wirasaputra. Spanduk ini terlihat membentang di pintu masuk Perumahan Kota Kembang, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Raya Sawangan.

Spanduk pasangan calon Yus Ruswandi dan Sutadi Dipowongso juga marak. Kain spanduk yang bertulisan ajakan ini bisa dibaca di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Margonda Raya. “Pilihlah Drs H Yus Ruswandi dan H M. Sutadi Dipowongso,” bunyi spanduk itu.

Yus adalah bekas Wakil Wali Kota Depok, sedangkan Sutadi kader PDI Perjuangan. Selain didukung PDI Perjuangan, keduanya mengaku bakal mendapat sokongan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera.

Calon wali kota, Badrul Kamal, yang didukung Partai Golkar ini tampaknya belum puas. Pada 21 April lalu, dia mengiklankan diri sebagai calon pemimpin warga Depok di salah satu harian lokal. Iklan berbentuk advertorial tersebut menghiasi dua halaman penuh surat kabar itu. Badrul Kamal akan berpasangan dengan seorang dai bernama Syihabudin Ahmad dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Aturan main kampanye memang belum disusun. Peluang ini yang digunakan sejumlah tim sukses bakal calon wali kota untuk “memulai” kampanye. Partai Golkar, misalnya, sudah mulai menggerakkan kadernya untuk menjaring massa.

Di hadapan sejumlah kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Depok Naming D. Bothin berpesan, “Mulailah bisik-bisik tetangga dan menjual pasangan yang kita usung,” katanya, Kamis sore pekan lalu.

Pesan itu ditimpali Badrul yang berharap Syihabudin segera bergerak ke kantong massa yang kerap disinggahi. “Dai (Syihabudin Ahmad) kan bisa masuk ke mana-mana,” ujarnya. Badrul Kamal menambahkan, tak ada larangan anggota masyarakat yang memberikan dukungan melalui spanduk.

Koordinator Partai Golkar Wilayah Jawa Barat Sinatra menegaskan, para kader wajib menguasai 5P: pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat kewibawaan, pusat dinamika, serta pusat pemikiran. Sinatra mengatakan bahwa kader yang notabene pegawai negeri sipil silakan berkampanye.

“Zaman sekarang, PNS bisa berkampanye. Pegang dan kuasai jajaran pemerintah dari wali kota hingga tingkat RT,” ujarnya. Sinatra mungkin lupa bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi juru kampanye.

Begitu pula anggota tim sukses Koalisi Rakyat Bersatu, S.K.P. Silaban. Dia telah membuat sejumlah spanduk untuk kampanye calonnya. Dalihnya, “KPUD belum membuat peraturan dan larangan berkampanye.”

Lain halnya dengan jurus yang dilancarkan Partai Keadilan Sejahtera. Pemasangan spanduk diartikan sekadar perkenalan calon. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera, Prihandoko, cara ini bukan kampanye. “Kan (dalam spanduk), tidak ada imbauan untuk memilih Nurmahmudi dan Yuyun. Masyarakat perlu tahu, ini calon dari PKS,” katanya.

Aturan main kampanye memang belum diterapkan. Lantaran itu, Abdul Kholik dari Komisi Pemilihan Umum Depok tak bisa berbuat banyak. “Mereka (nama-nama yang tercantum dalam spanduk) belum resmi menjadi calon. Sedangkan peraturan yang kami buat adalah untuk calon,” kata Kholik. Mestinya, kata dia, panitia pengawas pemilihan kepala daerah lebih berwenang untuk malah ini.

Panitia pengawas pemilu yang baru saja dilantik juga tak berdaya. Ketuanya, Tubagus Arief Aziz, menyatakan bahwa pihaknya hanya berwenang menindak para perserta yang mencuri start kampanye. “Tapi wewenang itu berlaku setelah ada penetapan calon dari KPUD,” katanya.

Panitia pengawas sudah membuat peraturan dan kode etik yang dituangkan dalam peraturan Nomor 02/KPPS/PIMP/2005. “Tapi, secara yuridis, aturan main baru berlaku setelah ada penetapan calon dari KPUD,” ujarnya.

Menurut dia, segala kegiatan yang berbau kampanye tidak akan mendapat sanksi selama para bakal calon belum ditetapkan KPUD sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota. “Pemasangan iklan dan berita berbau kampanye di media massa dan penggalangan dukungan yang berbau kampanye tidak akan diberi sanksi. Aturan main hanya berlaku setelah penetapan calon,” ujarnya, enteng.

Sumber : (suliyanti pakpahan) Koran Tempo, Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Golkar: PKS [Partai Keadilan Sejahtera] pesaing berat
Artikel selanjutnya :
   » » Menakertrans Keluhkan Banyaknya Serikat Pekerja