Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
17
Feb '05

Upah Pekerja Formal Perlu Ditentukan secara Bipartit


Tingkat upah pekerja formal perlu ditentukan secara bipartit antara pekerja yang diwakili serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh upah yang layak berdasarkan perkembangan kinerja perusahaan.

“Kondisi-kondisi kerja, seperti upah, tunjangan lain, upah lembur, bahkan uang pesangon, perlu ditetapkan melalui perundingan bersama antara pemberi kerja dan serikat pekerja,” kata Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Widianto di Jakarta, Rabu (16/2).

Menurut Bambang, sistem bipartit seperti itu mampu menciptakan proses konsultatif yang lebih kondusif bagi keberlanjutan pertumbuhan produktivitas, lapangan kerja, dan pendapatan. Kondisi itu sangat diperlukan untuk memberi kepastian di bidang perburuhan.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban mengatakan, mekanisme penetapan upah minimum yang berlaku saat ini perlu diubah. Sistem tersebut tidak mendorong produktivitas, rawan konflik, dan tidak menciptakan hidup layak.

“Ada perusahaan yang sanggup membayar upah minimum yang ditentukan pemerintah. Namun, ada juga perusahaan yang tidak dapat membayar pekerja sesuai ketentuan upah minimum,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Rekson, upah di sektor formal sebaiknya ditentukan melalui dasar kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja yang dirumuskan dalam perjanjian kerja bersama (PKB). Dengan sistem bipartit dalam penetapan upah, dasar penetapan upah diukur dari tingkat keuntungan dan produktivitas usaha.

“Bila pengusaha memperoleh keuntungan 10 persen, misalnya, maka pekerja berhak mendapat kenaikan upah 10 persen,” kata Rekson. Sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka dimungkinkan pekerja tidak perlu mendapat kenaikan upah.

Ditanya bagaimana sistem mengukur tingkat keuntungan perusahaan, menurut Rekson, hal itu dapat dilakukan oleh akuntan independen. Ia menambahkan, penunjukan akuntan independen juga perlu dibicarakan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja.

Menurut Bambang, ketentuan perburuhan yang lebih fleksibel dan tidak rawan terhadap konflik sangat penting untuk menarik investasi. Untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen tahun 2009, tidak mudah.

“Investasi yang sudah ada tidak cukup. Perlu investasi baru yang masuk,” kata Bambang. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan di bidang perburuhan yang fleksibel dan mampu mengakomodasi kepentingan pengusaha dan pekerja.

Sumber : (FER)  Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Rapimnas Kadin Membahas Tantangan dan Peluang Usaha
Artikel selanjutnya :
   » » Pengobatan Pasien HIV/AIDS di Papua Ditingkatkan