Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
30
Okt '04

Siapakah yang Membebaskan Koruptor?


Penampilan Jaksa Agung di layar televisi tiga hari berselang cukup meyakinkan. Sepertinya semua orang langsung terdiam, menyimak cermat, saat dia menyebutkan program prioritas yang akan dijalankannya.
Saat itu dia, antara lain, menyebut akan merekrut sejumlah specialis yang bukan hanya sekadar sarjana hukum. Dia menginginkan ahli urusan privatisasi, ahli soal perbankan, dan ahli-ahli lainnya yang butuh pengetahuan tertentu.

Sejak Jaksa Agung mengatakan niatnya itu, langsung terdengar kabar dia ternyata sudah mempersiapkan perekrutan itu. Bukan itu saja, dia juga akan melengkapi lembaganya dengan sebuah tim yang bertugas untuk mensupervisi kualitas dakwaan atau tuntutan yang diajukan ke pengadilan.

Bicara soal kualitas dakwaan, bukan hal aneh lagi melihat para pengacara terdakwa kasus korupsi dengan mudah mematahkannya. Sengaja atau tidak, dakwaan seperti itulah yang kemudian membuat hakim dengan enteng membebaskan terdakwa penilep uang rakyat.

Berbagai hasil eksaminasi (pengkajian ulang) atas putusan pengadilan yang pembebasan terdakwa korupsi, antara lain, selalu menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum lemah. Tentu saja, penilaian kelemahan juga ditujukan kepada pertimbangan dan putusan hakim.

Bahkan, saat hakim menyatakan terdakwa bersalah pun, tidak berarti dakwaan sudah maksimal. Misalnya saja, hakim tingkat pertama dan banding sempat menyatakan Akbar bersalah, namun dengan dakwaan yang dinilai memang lemah, akhirnya memberi peluang bebasnya dia di tingkat kasasi. Dan itu terjadi. ‘’Lemahnya tuntutan ini menunjukkan rendahnya sense of crisis JPU,'’ demikian kesimpulan majelis eksaminasi yang terdiri atas ahli hukum Rudy Satriyo Mukantardjo, Bambang Widjojanto, MH Silaban, Chairul Imam, dan Syarief Bastaman.

Kelemahan majelis hakim? Majelis eksaminasi menyebut hakim pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa rupanya tidak mengupas fakta-fakta yang ada dalam bentuk dokumen dengan dakwaan. Hakim juga tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan dan transaksi.
Seperti itulah sekelumit realitas yang terjadi dalam proses hukum bagi pelaku pencuri uang rakyat di masa lalu. Langkah menuju perbaikan kondisi sedang berlangsung. Selain Jaksa Agung baru, Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dengan hakim yang telah banyak di-training juga sedang dipersiapkan. Kita tunggu saja, apakah mereka masih tetap suka membebaskan koruptor?

Tuntutan Berat Putusan tetap Ringan
Wajah jaksa Budiman Rahardjo terlihat bingung. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Sujiono Timan, mengngagetkannya. Padahal, sejak awal Budiman yakin kalau pihaknya akan bisa menyeret Sujiono Timan. ‘’Saya banding,'’ ujarnya pelan.

Pertimbangan hakim, karena perbuatan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Departemen Keuangan.

Tuntutan jaksa sendiri tidaklah ringan. Sujiono dituntut delapan tahun penjara dengan denda Rp 30 juta subsider 6 bulan. Dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar satu triliun rupiah.
Tidak hanya dalam kasus korupsi di BPUI saja jaksa menuntut berat. Dalam sejumlah kasus korupsi mereka rata-rata menuntut hukuman di atas lima tahun. ‘’Itulah, kalau bebas, kita selalu disalahkan. Padahal, setiap kasus selalu dipersiapkan dengan matang,'’ ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung saat itu, Barman Zahir.  Daftar Kasus Korupsi yang Diputus Bebas

Nama                             Kasus              Vonis

Sudjiono Timan              BPUI            bebas di Mahkamah Agung
Akbar Tandjung              Bulog           bebas di Mahkamah Agung
Djoko S                           Bank Bali    bebas di pengadilan negeri
Tabrani Ismail                Pertamina   bebas di pengadilan negeri
Syahril Syabirin              Bank Bali     bebas di pengadilan tinggi
Kaharudin Ongko         BLBI             bebas di pengadilan negeri
Leonard Tanubrata       BLBI             bebas di pengadilan tinggi
Hendrobudiyanto          BLBI             bebas di pengadilan tinggi
Heru Supraptomo         BLBI             bebas di pengadilan tinggi
Paul Sutopo                   BLBI             bebas di pengadilan tinggi

Sumber : (fin/one) Republika Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.