Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
27
Mei '04

12 Profesional Hukum Dikirim ke Jepang


Sebanyak 12 profesional hukum yang terdiri atas pengacara dan hakim mendapat kesempatan memperdalam sistem peradilan dan hukum di Jepang pada Juni, melalui program pelatihan kerja sama untuk Reformasi Peradilan dan Hukum di Indonesia.

Menurut Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta, Humphrey R Djemat SH LLM, Rabu (26/5), pelatihan yang disponsori Pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) dan berlangsung satu bulan itu mengambil tema Efficient Legal and Judicial System for Civil Dispute Settlement.

‘’Itu merupakan kesempatan yang bagus sekali bagi profesional hukum Indonesia untuk bisa menyerap ilmu tentang pelaksanaan peradilan dan hukum di Jepang,'’ katanya, sambil menambahkan bahwa salah satu peserta yang terpilih untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah Trisnayanda Lubis SH LLM yang juga anggota pengurus AAI Jakarta.

Diharapkan pengetahuan yang akan diperoleh bisa diterapkan di Tanah Air sehingga dapat mengubah wajah hukum dan peradilan di Indonesia. Sementara itu Trisnayanda Lubis mengatakan materi dalam pelatihan tersebut antara lain untuk mengembangkan pola penyelesaian sengketa alternatif yang bentuk penyelesaiannya win-win solution.

‘’Sistem hukum dan peradilan Indonesia yang selama ini dikenal sangat lama dan berlarut-larut akan menjadi effektif dan efisien dengan menerapkan teori-teori yang akan diperoleh dari pelatihan tersebut,'’ katanya. Ia juga menjelaskan Indonesia dan Jepang memiliki sistem hukum yang sama-sama ‘Civil Law’ dengan peradilan perdata yang bercorak sama. Kedua negara sama-sama memiliki lembaga-lembaga hukum seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (PT), serta Mahkamah Agung (MA).

‘’Perbedaannya terletak pada proses dan aturan beracara di peradilan,'’ ujar Trisnayanda Lubis. Ke-12 peserta pelatihan itu, sebelumnya telah mengikuti seleksi secara ketat melalui serangkaian tes. Mereka adalah Trisnayanda Lubis (Advokat AAI), Kaimuddin Salle (Hakim Agung MA), Habiburrahman (Hakim Agung MA), Bongbongan Silaban (Hakim PN Cibinong), dan Pujiastuti Handayani (Hakim PN Bekasi). Selain itu Budiman L Sidjabat (Panitera PN Jakarta Barat), Victor Harlen Sinaga (Advokad Ikadin), M Luthfie H (Advokat IPHI), Harniati (Depkeh dan HAM), M Fachruddin (Depkeh dan HAM), Pocut Eliza (Depkeh dan HAM), dan M Arsyad Sanusi (Wakil Ketua PT Kendari).

Program JICA yang seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Jepang ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia yang telah diadakan untuk ketiga kalinya . Materi pelatihan yang akan diberikan meliputi sistem peradilan dan independensi peradilan di Jepang, prosedur hukum acara perdata di tingkat peradilan pertama di Jepang, sistem Lawyer di Jepang, peranan dan usaha lawyer untuk solusi yang cepat dan fair dari kasus perdata, situasi terkini dari penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dari sistem kompromi maupun konsiliasi.

Sumber : (one) Republika Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.