Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
21
Mei '04

Sulitnya Membebaskan Lahan BKT [Banjir Kanal Timur]


Ratusan warga di Kelurahan Duren Sawit yang tanahnya terkena proyek Banjir Kanal Timur meminta ganti rugi sebesar dua kali Nilai Jual Objek Pajak, atau bahkan lebih. Warga menilai, permintaan itu wajar mengingat sebagian lokasi rumah mereka sangat strategis, tepat di pinggir Jalan Kolonel Sugiyono, Jakarta Timur.Sementara itu di Kelurahan Cakung Timur, sebagian warga yang memiliki 90 persil tanah sudah sepakat dengan ganti rugi sesuai NJOP yang rata-rata Rp 335.000 per meter persegi. Lokasi di Kelurahan Cakung Timur sendiri masih berupa persawahan.

“Kami ini tergusur untuk melindungi orang yang kebanjiran. Semestinya, ada penghargaan lebih,” kata Ading (50), warga RW 1, Rabu (19/5), saat sosialisasi ganti rugi BKT yang dihadiri ratusan warga.

“Saya ini pensiunan PNS. Rumah yang saya tempati adalah satu-satunya harta saya, persis di pinggir jalan besar. Masak NJOP hanya Rp 600.000,” kata Robinson Silaban, warga lain.

Warga yang lain, Tampubolon, mengatakan, dirinya mendukung program pemerintah, asalkan warga tidak diremehkan. “Kami minta dua kali NJOP. Jika tidak, ya NJOP ditambah harga pasaran dibagi dua,” kata Tampubolon yang diiyakan puluhan warga lain.

Hal senada dikatakan Nur Ali, warga RT 6 RW 4. “Kalau harga NJOP hanya Rp 600.000 per meter persegi, itu terlalu murah. Ke mana bisa membeli lagi tanah dengan harga segitu. Mending disamakan saja, dua kali NJOP,” katanya.

Warga RT 3 RW 4, Masturoh, bahkan dengan mantap meminta Rp 5 juta per meter persegi. “Rumah saya strategis di Jalan Kolonel Sugiyono,” katanya. “Saya juga minta Rp 5 juta,” sambung Simanjuntak, warga RT 6 RW 4.

Karena warga belum juga sepakat dengan ganti rugi sesuai NJOP, musyawarah antara Pemkot Jakarta Timur dan warga pun menemui jalan buntu.

Kepala Bagian Administrasi Wilayah Pemkot Jakarta Timur Lukman Hakim mengatakan, masalah ganti rugi tetap akan disesuaikan dengan NJOP. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tanah yang bersertifikat hak milik akan diganti dengan nilai 100 persen dari NJOP. Sedangkan yang masih berupa girik hanya 90 persen dari NJOP. Untuk tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, ganti rugi 80 persen dari NJOP. Untuk tanah yang berstatus Hak Pakai dalam jangka waktu terbatas, ganti rugi hanya 70 persen dari NJOP, dan 100 persen bagi Hak Pakai dalam jangka waktu tidak terbatas.

Lahan yang harus dibebaskan di Kelurahan Duren Sawit mencapai 190.500 meter persegi dan hampir semuanya berupa perkampungan padat. Sedangkan di Kelurahan Cakung Timur, lahan yang harus dibebaskan 201.900 meter persegi.

“Kalau yang di Cakung Timur, kami hampir selesai. Ganti rugi total sekitar Rp 90 miliar,” kata Lukman.

Sampai saat ini, masih ada enam kelurahan di Jakarta Timur yang sama sekali belum diganti rugi, meliputi Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Malaka Sari, Pondok Kelapa, dan Pondok Kopi. Proses pembebasan lahan di lima kelurahan lain di Jakarta Timur sudah hampir selesai. Begitu begitu pula di Jakarta Utara. (IVV)

Sumber : (IVV), Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Putusan Kasus Akbar Bukan Yurisprudensi
Artikel selanjutnya :
   » » Smile Brown juara kelas ringan Jr KTI [Komisi Tinju Indonesia]