Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
19
Mei '04

Putusan Kasus Akbar Bukan Yurisprudensi


Putusan kasasi kasus dana nonbujeter Bulog dengan terdakwa Ketua DPR Akbar Tandjung, pengusaha Dadang Sukandar, dan Winfried Simatupang diminta tidak dijadikan yurisprudensi (rujukan) dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Demikian salah satu rekomendasi Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) dalam diskusi publik eksaminasi perkara korupsi Akbar Tandjung di Hotel Cemara, Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi itu, majelis eksaminasi menyimpulkan, antara lain kelemahan jaksa dalam membuat surat dakwaan kasus Akbar. Bentuk surat dakwaan jaksa dinilai kurang sesuai dengan isi dakwaan. “Jaksa kurang mengejar perihal ke mana larinya uang tersebut,” kata M. Silaban, anggota majelis eksaminasi. Mereka juga menyoroti putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta. “Keduanya tidak menelusuri secara mendalam ke mana larinya dana Rp 40 miliar itu,” kata majelis eksaminasi.

Dalam diskusi itu, Amiruddin Zakaria, bekas ketua majelis hakim kasus Akbar, hadir. Dimintai tanggapannya atas hasil eksaminasi itu, Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya ingin mengetahui aliran dana Rp 40 miliar itu. Namun, kata dia, majelis hakim menemui kesulitan karena orang yang disebut-sebut menerima dan menyalurkan dana itu, yakni Dadi Suryadi, meninggal dunia. Upaya untuk menggali hal itu sudah dilakukan dengan memanggil ibunda Dadi sebagai saksi dalam persidangan. Namun, dia tidak bisa hadir karena sakit.

Amiruddin juga mengungkapkan kesalahan jaksa penuntut umum. Dalam kasus itu semestinya perkara Akbar dipisahkan dari perkara Dadang dan Winfried. Dengan pemisahan itu, dalam persidangan Akbar bisa menjadi saksi bagi terdakwa Dadang dan Winfried. Sebaliknya, Dadang dan Winfried bisa menjadi saksi ketika Akbar sebagai terdakwa. Dengan demikian, bisa diketahui secara mendalam persoalan kasus itu.

Adapun terhadap kejaksaan sendiri, KPP mendesak Kejaksaan Agung membentuk dewan kehormatan profesi jaksa, yang melibatkan pihak luar, seperti akademisi, mantan jaksa, mantan hakim, dan masyarakat. Menurut Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, yang tergabung dalam KPP, Firmansyah Arifin, pembentukan dewan kehormatan profesi jaksa bertujuan mengontrol institusi kejaksaan secara keseluruhan. “Baik terhadap perilaku dan etika seorang jaksa atau kinerja secara kelembagaan,” katanya.

Sumber : (lsukma/sunariyah) Koran Tempo, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.