Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
16
Apr '04

Merasa Terancam Digusur Warga Mengadu ke Polres


Kasatreskrim, ”Jangan Ada Intimidasi”

Sekira 75 warga RW 22 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan, Rabu (15/4), meminta jaminan keamanan dari Polres Cimahi, karena ada ancaman penggusuran terhadap tempat tinggal mereka. Saat ini, rumah dan bangunan yang berdiri di atas lahan sengketa tersebut mulai dipatok dan dipagari dengan kawat, padahal kasusnya masih dalam proses pengadilan di tingkat kasasi.

Puluhan warga dan pedagang dari RW 22 Cibeureum itu, saat mengadu didampingi kuasa hukumnya, Effendi Saman, S.H. dan Hari Nazarudin, S.H. Mereka datang dengan long march dari Cibeureum menuju Polres Cimahi.

Ketua RW 22 Cibeureum Edi Rukman Nurhakim bersama warga, Dudung, Ny. Dudung, Rahman Siregar, Lilis, dan Silaban kepada “PR”, mengatakan, apa yang dilakukannya guna memperjuangkan hak. Bagaimanapun di atas lahan yang berstatus lahan eigendhom itu masih ditempati 14 kepala keluarga (KK) dan sekira 40 pedagang beserta keluarganya.

Mereka mengakui, rumahnya berdiri di atas lahan sengketa, akan tapi sebelumnya hasil membeli. Demikian juga dengan kios, para pedagang membangunnya sendiri dan menghabiskan dana rata-rata sekira Rp 5 juta. Lebih dari itu mereka baru mengetahui bahwa lahan eigendhom dan sengketa sekira tahun 1983-an.

Warga juga menyakini, sampai sekarang secara hukum kepemilikan lahannya belum jelas. Meski ada pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris, ternyata tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti kuat.

“Sekurang-kurangnya sudah ada 24 orang yang mengaku sebagai ahli waris, tapi bukti yang memperkuatnya tidak ada. Ini yang membingungkan,” ujar Dudung.

Warga menyesalkan, tatkala putusan pengadilan belum keluar, pada Senin (12/4), muncul yang mengaku pihak ahli waris menyuruh sekelompok orang untuk kembali membongkar bangunan. Sedangkan pembongkaran terakhir terjadi pada 1986. Dari 180 KK, tersisa 130 KK. Kemudian eksekusi besar-besaran dilakukan sekira tahun 1994 dan 1995. Sebagian warga yang tak tahan pada tekanan, memutuskan pindah dengan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 250.000,00/m.

“Sekarang, kami diminta pergi dengan penggantian bangunan sebesar Rp 350.000,00/m. Itu jelas tidak manusiawi. Padahal, harga pasaran tanah di sana sekira Rp 2,5 juta/m,” ujar Lilis.

Jika harus pindah kata warga, mereka meminta penggantian yang layak agar bisa membeli rumah di tempat lain. Demikian juga yang disampaikan Engkus, perwakilan pedagang. Mereka minta keadilan dengan mendapatkan uang ganti rugi yang setimpal. Selain itu, mengingat kasus tersebut sudah dikuasakan kepada kuasa hukum, hendaknya masing-masing pihak terbuka untuk mencapai kesepakatan.

“Ya, setidaknya uang pengganti itu tidak kurang dari Rp 1 juta/m,” ujarnya.

Berikan perlindungan
Kapolres Cimahi AKBP Drs. Eko Hadi Sutedjo, S.H., M.Si., melalui Kasatreskrim AKP Slamet Uliandi, S.I.K., mengatakan, sebagai aparat kepolisian sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada warga yang melapor, berkenaan dengan keselamatan dan kepentingan jiwanya. “Terhadap laporan warga tersebut kami masih mempelajari lebih jauh, bahkan khusus kasus ini, kami sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan lidik,” ujar Slamet.

Dengan demikian, kata Slamet, perlindungan juga akan diberikan kepada sekira 75 warga RW 22 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang merasa terancam penggusuran. Hanya masalahnya kini tengah diselidiki, karena rumah-rumah warga berada di atas lahan sengketa.

Sementara itu, mengenai pengaduan warga yang merasa diintimidasi sekelompok orang yang ditunjuk oleh pengacara ahli waris, kata Slamet, juga akan ditindaklanjuti. Polisi akan meminta keterangan baik dari ahli waris maupun pihak pengacara. “Karena bagaimanapun cara seperti ini tidak dibenarkan, sama artinya mereka melakukan aksi premanisme,” tegas Slamet.

Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang bersengketa tidak melakukan aksi yang dapat merugikan mereka sendiri. Sikap petugas akan tegas terhadap orang luar yang berusaha mencari keuntungan dari kasus tersebut.

Sumber : (B-45/A-87)*** Pikiran Rakyat, Bandung


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Kasus Demam Berdarah di Papua Bertambah
Artikel selanjutnya :
   » » Skoci Protes Lelang Proyek Dikdas