Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
9
Mar '04

Jurkam tanpa izin diturunkan dari panggung


Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, dapat menurunkan pejabat yang menjadi juru kampanye (jurkam) dari atas panggung kampanye, apabila tidak mengantongi izin atasan.

Peringatan ini disampaikan juru bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT, Hans Christian Louk, kepada Pos Kupang di Sekretariat KPU NTT, Senin (8/3). Hans mengingatkan, setiap pejabat yang menjadi jurkam untuk parpol tertentu harus mengantongi izin atasannya dalam kampanye legislatif, 11 Maret hingga 1 April 2004 mendatang. “Bagi pejabat yang menjadi jurkam harus mengantongi izin dari atasannya. Apabila tidak memiliki izin maka tidak diizinkan menjadi jurkam dalam masa kampanye,” tegas Hans.

Jika ada pejabat yang ketahuan berkampanye tanpa mendapat izin dari atasannya, kata Hans, maka Panwaslu, propinsi maupun kabupaten/kota, mempunyai kewenangan menurunkannya dari atas panggung kampanye. Izin yang dimaksudkan, kata Hans, adalah izin cuti di luar tanggungan negara dari atasan untuk menjadi jurkam dari parpol peserta pemilu. “Kalau menurut data Panwaslu bahwa ternyata pejabat yang menjadi jurkam itu belum memiliki izin cuti dari atasannya, maka bisa diturunkan dari panggung kampanye, karena pejabat yang bersangkutan melangkahi aturan yang telah ditetapkan,” tegas Hans.

KPU Propinsi NTT, kata mantan wartawan Pos Kupang ini, hingga kini belum menerima zurat izin cuti dari para pejabat yang menjadi jurkam dari sejumlah parpol di NTT. Terkait dengan urusan izin itu, kata Hans, KPU masih memberikan waktu bagi para pejabat untuk memasukkan izin cutinya itu hingga Rabu (10/3) besok.

Penegasan yang sama juga disampaikan Ketua Panwaslu Kota Kupang, Ny. Elty Silaban. “Kami akan menindak jurkam yang tidak mengajukan izin cuti, lalu tampil di depan massa. Sudah ada keputusan Panwaslu pusat terkait masalah ini. Surat baru kami terima hari ini (kemarin, Red),” kata Silaban.

Ditanya, sanksi apa yang akan diberikan Panwaslu terhadap jurkam tanpa izin itu, Silaban menjawab, jurkam tanpa izin itu akan diberikan sanksi administratif. “Jika kedapatan, kami akan berikan sanksi administratif,” tegasnya.

Sumber : (ben/ii) Pos Kupang, Kupang


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Kotak Suara Tak Bisa Menampung Semua Surat Suara
Artikel selanjutnya :
   » » Putusan Akbar Dieksaminasi