Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
2
Mar '04

Yakinkan Masyarakat soal Kondisi Logistik Pemilu


Jadwal pengadaan dan distribusi logistik untuk Pemilu 2004, terutama surat suara, harus merupakan hasil kesepakatan bersama antara institusi Komisi Pemilihan Umum dan pihak yang terkait dengan proses pengadaan dan distribusi. Penetapan jadwal logistik berikut pelaporan kemajuannya juga akan mendorong seluruh pihak untuk terlibat lebih dini dalam penyiapan antisipasi jika kenyataannya kemudian meleset dari rencana.

Demikian dikemukakan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) M Rozy Munir, Senin (1/3) di Jakarta. Menurut dia, masyarakat luas tidak akan bisa diyakinkan jika keterangan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 hanya sepotong-sepotong dan melulu berisi cerita pemunduran jadwal berikut rencana yang kurang konkret. “Masyarakat luas memang harus diyakinkan, apalagi kondisinya sudah telanjur seperti sekarang,” kata Rozy.

Sebelumnya, Ketua Panwas Prof Komaruddin Hidayat mengharapkan adanya penyampaian hasil pemantauan pengadaan dan distribusi surat suara setiap harinya. Dengan adanya laporan kemajuan harian, dapat diketahui tingkat pencapaian dan kemungkinan menuntaskan pengadaan dan distribusi seluruh logistik pemilu sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, jika memang dihitung kapasitas yang dimiliki tidak mampu memenuhi target, sejak awal dapat segera disiapkan langkah antisipatif.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ermaya Suriadinata menilai, sikap yakin KPU bahwa proses pemilu tetap akan berhasil justru harus diwaspadai.

Dengan sikap seperti itu, menurut Ermaya, orang-orang di KPU akan mudah lupa tentang adanya kemungkinan-kemungkinan kerawanan yang bisa saja terjadi. Akibatnya justru akan menimbulkan distorsi dalam penyelenggaraan pemilu dan berdampak pada gagalnya pemilu.

“Dengan adanya kelambatan dalam pengadaan logistik pemilu, pada dasarnya penyikapan kami soal adanya titik-titik rawan bukan berarti malah (bertujuan) menggagalkan pemilu. Tujuan kami justru bagaimana pemilu bisa berjalan dengan baik,” ujar Ermaya.

Mutlak

Rozy menekankan, surat suara merupakan kebutuhan mutlak dalam pemilu yang tidak tergantikan. Akan sangat berisiko jika surat suara tidak sampai di tempat tepat waktu. Namun di sisi lain, saat ini masih terkesan di kalangan KPU sendiri tidak ada kesepakatan mengenai jadwal tersebut.

Target waktu pendistribusian logistik pemilu sampai ke kabupaten/kota yang sejak awal disampaikan paling lambat 5 Maret 2004 tiba-tiba dinyatakan sebagai pendapat pribadi anggota KPU saja.

Antar-anggota KPU sendiri masih terbaca kesan sangat optimistis sampai dengan yang mulai pesimistis karena melihat realitas yang ada. Idealnya, pada saat yang semakin terbatas, KPU merapatkan diri karena sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu berada di tangan KPU sebagai sebuah institusi.

Rozy menekankan, Pemilu 2004 akan berisiko sangat besar jika sampai gagal atau tertunda. Karena itu, secara internal KPU harus menyepakati dulu batasan waktu paling realistis untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu.

“Sekarang orang mau bilang terlambat tidak ada acuannya, mau bilang lancar juga tidak bisa. Jangan masyarakat dipermainkan dengan ketidakpastian,” kata Rozy.

Masih dicek ulang

Film untuk cetak surat suara dipastikan selesai diproduksi pada 4 Maret 2004. Hingga kemarin sore, dari 2.090 film yang dikerjakan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan PT Graphitecsindo, baru 77 film yang sudah diserahkan kepada KPU.

Sebanyak 433 film sudah selesai dikerjakan, namun masih tahap pengecekan ulang. Sisanya, 1.580 film, belum selesai diproduksi, yang sebagian besar terdiri dari film untuk surat suara DPRD kabupaten/kota.

Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara Mulyana W Kusumah menuturkan, film yang sudah selesai tersebut akan divalidasi ulang oleh KPU sebelum diserahkan kepada perusahaan percetakan. Sampai saat ini ia mengaku belum memantau jumlah surat suara yang selesai dicetak, dari 660 juta lembar yang dibutuhkan dalam pemilu legislatif.

“Sesuai dengan jadwal baru yang sudah disusun kemarin, film sudah selesai dibuat pada 4 Maret, yang dilanjutkan dengan pencetakan surat suara. Jadi, tidak akan meleset lagi dari jadwal,” kata Mulyana.

Dalam kesempatan tersebut, Donald, sebagai kuasa direktur PT Graphitecsindo, mengemukakan, saat ini pihaknya sedang berupaya menyelesaikan pembuatan film surat suara tepat waktu. Namun, kini rencana itu terganjal minimnya tenaga validasi sehingga terpaksa meminta bantuan KPU untuk menerjunkan staf sekretariat.

Direktur Percetakan dan Grafika PNRI Pantur Silaban menuturkan, pihaknya tidak berniat memperlambat proses pembuatan 1.048 film yang menjadi tanggung jawabnya. Yang menjadi masalah justru proses validasi nama calon anggota legislatif (caleg) yang selama proses pembuatan film selalu berubah-ubah.

Terkait dengan rencana penentuan alokasi jumlah surat suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bagi 17 konsorsium perusahaan percetakan, Mulyana menyatakan akan meninjau ulang kinerja 17 konsorsium yang saat ini terlibat dalam pencetakan surat suara DPR dan DPD.

Sumber : (DIK/dwa/IDR) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Satu Korban Demam Berdarah di Papua Meninggal
Artikel selanjutnya :
   » » Empat Petinju Bertanding di Australia dan Jepang