Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
10
Des '03

Imigrasi Tolak Gugatan Praperadilan


Sidang lanjutan praperadilan kasus penangkapan 23 wanita asal Cina oleh Imigrasi Jatim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berlangsung cepat, Selasa (9/12) kemarin. Sidang dengan agenda tanggapan dari termohon praperadilan, dengan tegas pihak imigrasi menolak gugatan itu.

Penasihat hukum Imigrasi, Alfonso Silaban, S.H. mengatakan, penangkapan 23 wanita Cina yang terjaring operasi di Diskotek Meteor merupakan keputusan tata usaha negara. ‘’Karena keputusan tata usaha negara, Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili,'’ katanya.

Menurut dia, yang berwenang mengadili kasus praperadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Karena itu, Imigrasi selaku termohon I dan II melalui penesihat hukumnya Alfonso Silaban, menolak gugatan praperadilan yang dilakukan 23 wanita asal Cina itu.

Penolakan ini merupakan tanggapan atas permohonan praperadilan yang diajukan pemohon 23 wanita asal Cina yang diwakili tim pengacaranya, Hadi R. Kosasih, S.H., CN dan Enteng Nafarin, S.H. Gugatan 23 wanita asal Cina terhadap termohon I Menteri Kehakiman dan HAM c/q Dirjen Imigrasi c/q Kakanwil Depkeh HAM Jatim dan termohon II, karena dinilai menyalahi aturan dalam melakukan penangkapan terhadap 23 wanita asal Cina.

Pemohon praperadilan, 23 wanita Cina, 12 November 2003 sekitar pukul 02.00 WIB ditangkap oleh petugas Imigrasi Jakarta dan Surabaya, saat selesai makan-makan bersama di Restoran Meteor. Mereka kemudian dibawa ke kantor Imigrasi secara tidak sah, dengan alasan tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat paspor maupun izin tinggal dari pemohon. Padahal, para pemohon dapat membuktikan dan menunjukkan secara sah keberadaan mereka di Indonesia. Pemohon terbukti secara benar dan sah memiliki surat izin tinggal atas nama para pemohon di Indonesia, sehingga keberadaan pemohon di Indonesia legal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Sidang majelis hakim PN Surabaya yang dipimpin Hj Purnamawati, S.H. yang berlangsung hanya lima menit ini ditunda hingga Kamis (11/12) besok.

Sumber : (059) Bali Post, Surabaya


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Tarik Ulur Menata PKL Senen
Artikel selanjutnya :
   » » Sistem Penegakan Hukum Satu Atap untuk Lingkungan