Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
20
Okt '03

Liberalisasi Berdampak Buruk bagi Pekerja Lokal


Liberalisasi ekonomi di bidang perdagangan, baik barang maupun jasa, dan liberalisasi di bidang investasi akan berdampak buruk bagi pekerja lokal atau buruh. Kekhawatiran itu timbul karena 60 persen dari struktur pekerja di Indonesia hanya memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (SD). Dengan demikian pekerja lokal tidak mampu berkompetisi dengan pekerja asing yang punya tingkat sumber daya manusia (SDM) lebih baik.”Kalau mayoritas pekerja tamatan SD, maka lapangan kerja akan diambil alih pekerja asing. Hal itu sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku,” kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban, di Jakarta, Sabtu (18/10).

Sementara itu, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas Bambang Widianto mengungkapkan, struktur angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD dan di bawah SD mencapai 58,6 persen dari total angkatan kerja sebanyak 100,77 juta orang pada tahun 2002. Struktur pekerja dengan tingkat pendidikan SD dan di bawah SD mencapai 60,9 persen dari 91,65 juta orang pada tahun 2002.

Untuk struktur angkatan kerja dengan tingkat pendidikan universitas baru mencapai 2,7 persen. Struktur pekerja dengan tingkat pendidikan universitas sebesar 2,6 persen.

Selain masalah tingkat pendidikan, menurut Bambang, persoalan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan perkembangan kesempatan kerja di industri besar dan sedang. “Tahun 2000-2001, kesempatan kerja di beberapa sektor industri cenderung mengalami penurunan,” katanya.

Sebagai contoh, di sektor industri besar produk tekstil, terjadi pengurangan kesempatan kerja yang cukup signifikan, yakni dari 614.820 orang tahun 2000 menjadi 550.822 tahun 2001. Di sektor industri besar produk televisi dan peralatan telekomunikasi juga terjadi penurunan kesempatan kerja dari 151.790 pada tahun 2000 menjadi 74.082 pada tahun 2001.

Oleh karena itu, menurut Silaban, pemerintah jangan terburu-buru melakukan liberalisasi di bidang perdagangan, baik barang maupun jasa. Demikian juga dengan liberalisasi di bidang investasi. Liberalisasi seharusnya dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek penyerapan tenaga kerja (padat karya) dan kekuatan yang ada di dalam negeri. Bukan asal main liberalisasi saja.

“Paradigma investasi harus dimulai dari kekuatan di dalam negeri,” kata Silaban. Artinya, bidang-bidang investasi yang dibuka berdasarkan sektor-sektor usaha yang kuat.

Misalnya, pertambangan, maritim, dan pertanian. “Dengan demikian, investor tidak dengan mudah meninggalkan Indonesia saat ada masalah. “Misalnya, kasus ExxonMobil, Freeport, atau KPC (Kaltim Prima Coal),” katanya.

Peningkatan SDM dengan pendidikan akan sulit dilakukan karena memerlukan biaya yang tinggi. Pemerintah atau perusahaan pun akan merasa berat melakukannya.

Sumber : (FER) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Employers told to better investment climate
Artikel selanjutnya :
   » » Perusuh Poso Teridentifikasi