Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
29
Agt '03

Kejagung Tolak PK [Peninjauan Kembali] Kasus Bank Bali


Desakan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan Majelis Eksaminasi Publik Perkara Bank Bali kepada Presiden Megawati untuk memerintahkan Jaksa Agung MA Rachman agar mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus Bank Bali akan membentur ”tembok”.

Kejagung tidak akan melawan putusan kasasi MA yang membebaskan bos PT EGP (Era Giat Prima) Djoko Chandra. Alasannya tidak ada novum (bukti baru) sebagai alasan mengajukan PK.
Apa yang dikatakan majelis eksaminasi dan ICW soal novum yang harusnya diangkat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dinyatakan kejaksaan telah diungkap di persidangan. Bahkan, Kejagung menyatakan pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bisa diduga melakukan tindakan korupsi dengan menggunakan barang bukti cessie bernilai Rp 546 miliar itu ke dalam dana rekapitulasi Bank Bali.
”Tidak ada alasan bagi kami untuk mengajukan PK. Novum itu sudah pernah dibahas di pengadilan. Kami sangat berkeinginan ini (kasus Bank Bali dengan terdakwa Djoko Chandra) untuk terbukti (a-danya korupsi), tapi putusan MA dengan besar hati kami terima.

Kalau BPPN tetap bersikukuh mempertahankan barang titipan (cessie) Bank Bali dan tidak diserhkan kembali kepada kejaksaan, mereka diduga telah melanggar Pasal 23 UU. 31/1999,” ujar Kapuspenkum Kejagung Antasari Azhar di Kejagung, Kamis (28/8).

Enggan Tanggapi
Antasari juga mengutarakan, pihaknya mempertimbangkan akan segera memeriksa para pejabat BPPN terkait dengan penggunaan barang bukti itu. Namun, kejaksaan masih memberikan kesempatan badan itu untuk memberikan cessie yang saat ini ada di bank Permata. Dana itu menurutnya akan disimpan di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan belum akan diberikan kepada EGP.
Sementara, pihak BPPN sendiri enggan menanggapi tudingan Kejagung soal dugaan melakukan tindakan pidana dengan menggunakan barang bukti kasus tersebut. Menurut Kadiv Komunikasi Raymond Van Beekum yang ditanyakan SH, Kamis malam (28/8), hal itu akan diklarifikasi oleh Ketua BPPN sendiri Sjaffrudin Tumenggung yang saat ini tidak tengah berada di Indonesia.
”Yang akan mengklarifikasi adalah Ketua BPPN Pak Sjaffrudin sesuai dengan jabatannya yang diangkat dengan Keppres. Saya tidak memberikan komentar apapun soal ancaman pidana tersebut,” ujarnya singkat, ketika dihubungi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Majelis Eksaminasi Publik Perkara Bank Bali menuding Kejagung berkonspirasi untuk mengembalikan dana itu kepada PT. Era Giat Prima (EGP) milik Djoko.
ICW dan majelis eksaminasi yang terdiri dari mantan Hakim Agung Tomi Bustomi, mantan Jaksa MH. Silaban, praktisi hukum Iskandar Sonhaji, Syarif Bastaman dan Bambang Widjojanto, menuding ada kesengajaan dalam dakwaan JPU dalam kasus kasasi Djoko Chandra yang menyebabkan menang dan bebasnya bos EGP itu di tingkat kasasi.

Sumber : (rik/sam) Sinar Harapan, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Presiden Diminta Dorong Jaksa Agung Ajukan PK [Peninjauan Kembali]
Artikel selanjutnya :
   » » Dua Buronan Pembunuhan Diciduk