Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
28
Agt '03

Soal “Cessie”, Presiden Diminta Perintahkan Jaksa Ajukan PK


Untuk menyelamatkan uang negara di PT Bank Permata sebesar Rp 546,46 miliar, Presiden Megawati Soekarnoputri diminta memerintahkan Jaksa Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan perkara Djoko S Tjandra, serta membuka kembali perkara terdakwa mantan pemilik PT Bank Bali Rudy Ramli melalui pengajuan perkara di pengadilan.Sementara itu, terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku pemegang saham Bank Permata diminta untuk mengajukan gugatan pembatalan cessie (hak tagih) dengan dasar bahwa perjanjian cessie tersebut bertentangan dengan kausa yang halal dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Demikian disampaikan Majelis Eksaminasi Publik atas Putusan Perkara Korupsi atas Terdakwa Djoko S Tjandra, dalam keterangan pers, yang difasilitasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Rabu (27/8). Pemberian keterangan itu dihadiri Majelis Eksaminasi Publik, yang meliputi kalangan pengacara, mantan JPU, dan mantan hakim agung.

Mereka di antaranya Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhaji, Tomi Bustomi, Syarief Bustaman, Abdul Fickar Hadjar, dan MH Silaban. Oleh kejaksaan, dana cessie di Bank Permata itu sendiri sudah diminta untuk dialihkan ke rekening Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel sebagai bagian dari pelaksanaan putusan MA yang membebaskan Djoko S Tjandra dari perkara korupsi.

Menurut hasil pengujian majelis itu, perjanjian cessie antara Rudy dengan Djoko bertentangan dengan hukum positif, yaitu melanggar Keputusan Presiden No 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Umum Perbankan.

“Hal itu disebabkan karena perjanjian cessie itu tidak termasuk dalam jenis transaksi perbankan yang wajib dijalankan. Perjanjian itu tidak patut dilakukan, mengingat tidak jelas prestasi dan kontraprestasi yang dikeluarkan Djoko selaku Dirut PT Era Giat Prima,” kata Iskandar Sonhadji.

Oleh sebab itu, menurut Bambang, dana cessie yang kini ada di Bank Permata sebagai modal dari merger bank Bali dengan sejumlah bank lain tidak dapat ditarik dan dipindahkan ke rekening Kejari Jaksel sebelum diserahkan ke Djoko.

“Benar, hasil audit investigasi yang baru-baru ini dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa seluruh dana klaim Bank Bali Rp 904,6 miliar berasal dari dana Rekening 502, yang digunakan untuk penjaminan perbankan. Itu bukan uang Djoko atau uang Rudy. Itu uang rakyat,” katanya..

Bambang menyatakan, hasil audit itu merupakan bukti baru (novum) untuk diajukan ke MA sebagai dasar PK. “Itu memperkuat, di samping cessie yang bertentangan dengan unsur kepatutan dalam perbankan itu,” tambahnya.

Majelis juga menilai, dakwaan jaksa, putusan pengadilan negeri, dan MA atas kasus cessie Djoko terindikasi sebagai satu kelemahan dan kekeliruan. Dinilai, merupakan pertanyaan besar jika Jaksa Agung berdiam diri dan tidak menegur jajarannya yang lebih mendahulukan kepentingan hukum seseorang daripada kepentingan hukum negara atau menyelamatkan uang negara.

Direktur Direktorat Keuangan dan Manajemen BPPN Harry A S Sukadis didampingi Kepala Divisi Komunikasi BPPN Raymond van Beekum di Bandung mengatakan BPPN akan menempuh jalur perdata untuk melawan jalur pidana yang ditempuh pemerintah berkaitan dengan cessie tersebut.

Ia juga kembali menegaskan persoalan cessie sama sekali tidak akan mempengaruhi kesehatan Bank Permata, karena selama ini Bank Permata sudah mendapat keuntungan dengan mengelola uang itu.

Sumber : (har/irn) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.