Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
28
Agt '03

Presiden Diminta Dorong Jaksa Agung Ajukan PK [Peninjauan Kembali]


Soal Eksekusi ”Cessie” Bank Bali

Sikap ngotot Kejaksaan Agung untuk segera mengeksekusi cessie Bank Bali bernilai Rp 546 miliar kembali dipertanyakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Majelis Eksaminasi Publik Perkara Bank Bali menuding Kejagung berkonspirasi untuk mengembalikan dana itu kepada PT. Era Giat Prima (EGP) milik Djoko.

Karena itu, ICW dan Majelis Eksamaninasi Publik Perkara Bank Bali meminta Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas kasus tersebut untuk tidak mengubah status uang yang seharusnya milik negara itu. Demikian dikemukakan ICW kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/8).

ICW dan Majelis Eksaminasi yang terdiri dari mantan Hakim Agung Tomi Bustomi, mantan Jaksa MH. Silaban, praktisi hukum Iskandar Sonhaji, Syarif Bastaman, dan Bambang Widjojanto, menuding ada kesengajaan dalam dakwaan JPU kasus kasasi Djoko Chandra yang menyebabkan menang dan bebasnya bos EGP itu di tingkat kasasi.

Kelemahan tersebut, menurut Majelis Eksaminasi yang juga kuasa hukum ICW, Iskandar Sonhaji, terlihat dari pencantuman delik umum (Pasal 480 Ayat 1 KUHP) dalam dakwaan dan tidak dibedakannya atas tindakan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Jika JPU menggunakan Pasal 480 Ayat 1 KUHP dalam surat dakwaannya, kewenangan penyidikan berada di tangan kepolisian.

Sementara itu, Bambang Widjojanto mengatakan, ”Sulit mengatakan tidak ada konspirasi, kalau jaksa yang sebelumnya menuntut kasus Djoko, eh sekarang tiba-tiba malah gencar meminta eksekusi hak tagih (cessie) Bank Bali dikembalikan kepada PT Era Giat Prima (EGP).”
ICW juga merekomendasikan BPPN melalui Bank Permata agar menggugat pembatalan cessie Bank Bali. Sebelumnya, dua kali upaya BPPN mengajukan fatwa kepada MA berakhir dengan putusan sama. Barang bukti itu harus dikembalikan sesuai dengan putusan kasasi kasus Djoko Chandra.

Tetap Eksekusi
Saat diminta konfirmasi, Kapuspenkum Kejagung Antasari Azhar menegaskan pihaknya akan tetap mengeksekusi barang bukti itu sesuai putusan dan fatwa Mahkamah Agung. Menurutnya, kejaksaan saat ini baru masuk pada tahap-tahap eksekusi.

Artinya, hanya akan mengembalikan dana barang bukti tersebut ke rekening Kejari (Kejaksaan Negeri) Jakarta Selatan dan belum memberikannya ke PT. EGP. Desakan PK itu meski belum ada novum (bukti baru) tetap dipertimbangkan Kejagung.

”Kita cuma mengembalikan ke posisi semula sebagai barang bukti dan cepat atau lambat harus segera dieksekusi. Kita tidak berbicara soal status kepemilikannya. Nanti, jika di perdata menang (BPPN) dan diputuskan soal kepemilikan adalah BPPN, silahkan BPPPN eksekusi,” ujarnya.

Ia menjelaskan hal ini tidak menyangkut status kepemilikan. Demikian juga, jika nantinya dalam perkara perdata yang diajukan BPPN, ternyata badan tersebut menang, BPPN berhak untuk mengeksekusinya.
Antasari juga menepis anggapan, pihaknya terkesan ngotot mengeksekusi dana itu. Menurutnya, yang dilakukan Kejaksaan adalah kewajiban atas putusan hukum. Alasan untuk tidak mengembalikan cessie itu dengan dalih dipakai untuk dana rekapitulasi justru merupakan pelanggaran hukum.
Sumber : (rik/ina) Sinar Harapan, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.