Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
17
Mei '03

Jamsostek Harus Jadi Badan Sosial


Agar Jamsostek lebih mengayomi buruh, sebaiknya badan tersebut jangan berbentuk perusahaan yang mencari keuntungan, tapi perlu diubah menjadi badan sosial. “Keberadaan Jamsostek di Indonesia itu memang lucu. Bentuknya saja BUMN yang jelas mencari keuntungan. Padahal, dananya berasal dari iuran buruh. Ini, kan tidak benar. Karena itu, Jamsostek harus direformasi agar keberadaannya betul-betul relevan dengan keberadaan kaum buruh.”

Demikian disampaikan mantan Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan usai berbicara dalam seminar sehari bertemakan “Reformasi Jamsostek Demi Kesejahteraan Buruh” yang digelar DPP SBSI di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Muchtar menegaskan, di zaman Presiden Soeharto berkuasa, Jamsostek sering dijadikan ajang untuk kepentingan berbagai pihak, termasuk menteri tenaga kerja. ” Situasi ini harus diubah. Jamsostek harus direformasi, ” tegas dia.

Dijelaskan, dari segi program pelayanan, Jamsostek sangat statis. Sehingga banyak buruh yang belum memperoleh perlindungan Jamsostek. Kenyataan itu terjadi karena kurangnya kepedulian pengusaha, sementara mereka selalu luput dari tindakan hukum.

Di tempat yang sama, Ketua Konfederasi SBSI Rekson Silaban menandaskan, untuk memaksimalkan perlindungan kepada buruh perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Pasalnya, UU itu sudah tidak efektif lagi dipertahankan.

“UU Jamsostek yang ada saat ini sangat lemah, tidak ada alasan untuk dipertahankan,” tutur Rekson yang menjabat menggantikan Muchtar Pakpahan.

Dia menambahkan, sehebat apa pun pimpinan PT Jamsostek bila UU-nya tidak diubah, maka hal itu akan tetap sia-sia. Jadi yang terbaik, tegas dia, adalah pimpinannya jujur, dan UU-nya baru. Apabila seperti itu, baru Jamsostek akan dapat menyejahterakan buruh. “Kami mendengar akan dilakukan penggantian dirut Jamsostek. Kami harapkan partai politik tidak mencampuri suksesi dirut Jamsostek,” tegas Rekson.

Dalam kesempatan itu, Rekson meminta agar ke depan pemerintah melibatkan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai Komisaris PT Jamsostek. “Baik buruknya Jamsostek sangat dipengaruhi peran Komisaris,” tegasnya.

Sementara, Darmanto dari Depnaker mengungkapkan bahwa ke depan Jamsostek harus steril dari campur tangan pemerintah.

Sumber : (bn-69) Suara Merdeka


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Rombak UU Jamsostek!
Artikel selanjutnya :
   » » Penjambret Pulo Gadung Dikeroyok