Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
17
Mei '02

Tim Pembela Perkara Koneksitas: “Bebaskan Mereka!”


Tim pembela dari Kostrad dan tim pembela dari Kodam I BB, meminta agar majelis hakim membebaskan seluruh terdakwa yang terlibat operasi Beutong. Karena secara yuridis, para terdakwa tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana seperti dakwaan jaksa.

Sebelum kedua tim pembela membacakan nota pembelaannya pada sidang lanjutan perkara koneksitas, kemarin (16/5) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdakwa 1 Kapten Inf Anton Yuliantoro (Dan Kie A Yon Linud 328 Kostrad), terdakwa 2 Letda Inf Maychel Asmi (Dan Ton Yon Linud 328 Kostrad), dan terdakwa 12 Letda Trijoko Adiwiyono (Dan Ki B Yon 113/JS Cunda Lhokseumawe), masing-masing atas nama terdakwa lainnya, telah membacakan pembelaannya di depan majelis hakim. (Lihat boks Hukumlah Saya Sebagai Komandan-red).

Tim pembela dari Kostrad yang menangani terdakwa 1 sampai 10, membacakan pembelaanya setebal 142 halaman folio secara bergantian selama satu jam lebih. Masing-masing disampaikan oleh Kolonel CHK Drs Burhan Dahlan SH, Letkol CHK Masiran SH, Mayor CHK Apang Supandi SH, dan Mayor CHK Kantor Ketaren SH.

Dalam nota pembelaanya, kuasa hukum terdakwa menyatakan, dari hasil pemeriksaan para saksi dan para terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa 1 Kapten Anton Yuliantoro sampai ke terdakwa 10 Prada Herianto, semata-mata untuk membela diri.

Menurut penasihat hukum, tidak ada niat dari prajurit tersebut untuk membunuh, hal itu ditandai ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan Tgk Bantaqiah di halaman dayah, terjadi hubungan silaturahmi yang kental dan akrab. Mereka saling berjabat tangan dan mengucapkan Assalamualaikum. Dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyampaikan maksud datang ke dayah, karena diperoleh informasi di tempat itu ada disimpan 100 pucuk senjata. Tapi oleh Tgk Bantaqiah membantah, bahwa senjata dimaksud tidak ada.

Selanjutnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 meminta izin kepada Tgk Bantaqiah untuk mengumpulkan seluruh senjata api dan senjata tajam yang ada pada pengikutnya. Bahkan permintaan itu disetujui oleh Tgk Bantaqiah. Namun, ketika KTP dan senjata tajam dikumpulkan, pada saat itu pula terlihat anak Tgk Bantaqiah dipukul oleh salah seorang prajurit karena tidak mau menyerahkan HT yang dimilikinya. Saat itu pulalah Tgk Bantaqiah menyeru pengikutnya untuk menyerbu prajurit TNI.
Kalau saja, Tgk Bantaqiah tidak memerintahkan pengikutnya untuk menyerbu TNI, maka kejadian pembunuhan Tgk Bantaqiah dan pengikutnya tidak akan pernah terjadi.

Tim pembela mengakui, bahwa Letkol Sujono yang datang ke halaman dayah, memang ada memerintah kepada terdakwa 1 dan terdakwa dua untuk membunuh Tgk Bantaqiah. Tapi, kedua terdakwa menolak untuk melakukannya, karena kedua terdakwa baru tunduk atas perintah Dan Yon nya (Letkol Heronimus Guru), hal itu juga ditandai adanya saran dari terdakwa 1 supaya Letkol Sujono mengkonsultasikannya ke Dan Yon Linud 328 Letkol Inf Heronimus Guru yang saat itu berada di seberang sungai.
Memang, Letkol Sujono menghubungi Letkol Heronimus Guru dan memerintahkan supaya Tgk Bantaqiah dan pengikutnya di bunuh. Tapi, permintaan Letkol Sujono itu tidak pernah ditanggapi Letkol Heronimus Guru yang pada waktu itu selaku Komandan Operasi.

Tim pembela menilai bahwa JPU sangat berlebihan dalam mengambil konklusi atas keterangan para terdakwa. Hal itu terjadi karena JPU hanya memikirkan cara memanipulasi keterangan terdakwa dengan mengambil subtansi matinya orang lain tanpa menganalisa mengapa orang tersebut mati.
Subtansi pembuktian yang dipotong atau diperas seperti cara pembuktian yang dilakukan JPU akan mengakibatkan banyaknya delik pembunuhan terjadi.
Sedangkan kesaksian istri Tgk Bantaqiah Nurliah dan Manfarisyah yang dibacakan di persidangan, oleh Tim pembela disangsikan kebenarannya. Begitu juga, kesaksian kedua istri Tgk Bantaqiah itu telah ditolak oleh seluruh terdakwa.

Kedua saksi dengan sengaja tidak menghormati lembaga peradilan dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang sulit diterima akal sehat. Dengan tidak hadirnya kedua saksi di persidangan maka keterangannya yang dibacakan di persidangan tidak menjadi berimbang dan mempunyai kebenaran mutlak tanpa dapat dinilai lagi kualitas kebenaran kesaksiannya melalui tanya jawab antara hakim, jaksa dan penasehat hukum.

Tim pembela berkesimpulan, bahwa dakwaan maupun tuntutan melakukan perbuatan pidana yang disampaikan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 10 harus dibebaskan dari segala dakwaan. Tim Pembela meminta kepada majelis hakim supaya melepaskan seluruh terdakwa dari segala tuntutan, membebaskan terdakwa-terdakwa dari tahanan negara dan membebankan biaya perkara kepada negara. Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sementara tim Penasehat hukum dari Kodam I Bukit Barisan yang dibacakan secara bergantian oleh Kolonel Tatang Masfur SH, Letkol CHK Supo KDM SH, Mayor CHK Robert Purba SH, Kapten CHK Marthin Ginting SH, Kapten CHK J Silaban, dan Lettu CHK Bekti Soetiono dalam nota pembelaanya yang disampaikan lebih dari dua jam itu, menolak semua dakawaan dan tuntutan oleh JPU. Karena secara sah dan meyakinkan tidak terbukti.

Apalagi terdakwa 12 sampai 25 melakukan pembunuhan terhadap korban luka-luka di KM 7 dan 8 Jalan Beutong Ateuh ke Takengon, semata- mata atas perintah Letkol Sujono. Terdakwa 12 Letda Trijoko Adiwiyono sempat menyampikan keberatan atas perintah tersebut, dengan alasan tidak tega dan tidak manusiawi membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Akibat keberatan yang disampaikannya, Letda Trijoko ditampar oleh Letkol Sujono seraya mencabut pistol dan mengarahkannya ke arah Letda Trijoko.
Dalam suatu operasi tempur di lapangan, prajurit tidak boleh membantah perintah atasannya. Kalau saja perintah itu tidak dilaksanakan, bisa saja ia dibunuh di tempat itu dengan alasan menolak perintah.

Ketika Letda Trijoko melanjuti perintah itu ke prajuritnya, anak buahnya juga sempat memprotes. Tapi setelah dijelaskan itu perintah Letkol Sujono yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka dengan hati berat perintah membunuh para terdakwa yang luka-luka terpaksa terdakwa-terdakwa lakukan.
Dari fakta-fakta hukum tersebut, tindakan yang dilakukan para terdakwa 12 sampai terdakwa 25 di TKP KM 7 dan KM 8 arah ke Takengon, tidak termasuk dalam pengertian sengaja. Sebab, matinya korban bukan merupakan perwujudan dari maksud -tujuan dan tidak dikehendaki dari para terdakwa.

Perbuatan menembak para korban yang dilakukan para terdakwa semata- mata hanya melaksanakan perintah Letkol Sujono. Sehingga dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh JPU kepada para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kepada Majelis Hakim, Tim Penasehat hukum meminta supaya terdakwa 12 sampai terdakwa 25 dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan Pasal 51 ayat ke 1 KUHP.

Setelah kedua tim pembela membacakan nota pembelaannya, JPU Nuraini AS SMhk pada kesempatan itu secara lisan menyampaikan tanggapan atas nota pembelaan tersebut. Pada prinsipnya JPU tetap pada tuntutan yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya.
Atas tanggapan JPU itu, kedua tim pembela tidak lagi menanggapinya. Setelah sidang selesai, Ketua Majelis mengundurkan sidang sampai Rabu (17/5) pukul 08.00 WIB untuk menyampaikan Vonisnya.

Jangan “Sandiwara”
Sementara itu, dua anggota tim independen pengusut tindak kekerasan di Aceh mengharapkan, vonis kasus Tgk Bantaqiah harus mempertimbangkan perasaan keadilan rakyat, dan dijalankan secara nyata.
Pernyataan itu disampaikan Ir Abdul Gani Nurdin, dan H TU Bulqaini Tanjongan SAI. Selaku ketua tim testimoni, kata Abdul Gani Nurdin, timnya sangat mengharapkan putusan yang bukan ’sandiwara’. Tapi harus dijalankan oleh terpidana. Jangan sampai, setelah keputusan diambil, terpidana masih tetap seperti biasa.

Tanpa bermaksud mencurigai, katanya lagi, sebaiknya penerapan hukum diawasi oleh berbagai pihak. Peran pengontrol ini, juga harus secara aktif dilakukan masyarakat Aceh.

Karena, katanya, yang jadi persoalan, bukan isi vonisnya. Tapi apakah keputusan itu dijalankan atau tidak setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. “Ini yang jadi penekanan kita,” ujar Abdul Gani Nurdin.
Sedangkan seorang anggota tim lainnya, H TU Bulqaini Tanjongan, mengharapkan vonis harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Sebab, peradilan koneksitas ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Sehingga, putusannya harus mampu memberikan kewibawaan bagi penegakan hukum pada kasus selanjutnya.

Jika putusannya merupakan ’sandiwara’, jangan harap rakyat akan percaya. Karena tidak sedikit orang pintar dan pakar hukum yang mengamati berlangsungnya proses peradilan ini.
Yang paling dikhawatirkan, keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, akan kembali mentah. Dimana, kasus yang sama akan kembali diproses secara hukum dalam pentas pengadilan lainnya di masa yang akan datang.

Ini, kata Bulqaini, memungkinkan dan bisa saja terjadi. Syaratnya, apabila keputusan yang telah mempunyai kekuatan, tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya.
Mudah-mudahan, katanya, persoalan seperti ini tidak akan terjadi dalam putusan terhadap kasus Tgk bantaqiah. Sebab, aparat hukum juga tahu, bahwa orang Aceh sudah bosan dengan sandiwara.

Sumber : (tim) Serambi News, Banda Aceh


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » ”The Touch of Reza”, Konser Spesial untuk Penggemar
Artikel selanjutnya :
   » » Suvenir Piala Dunia 2002 Laris Manis