Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
17
Nov '01

Berlindung di Balik Tembok Kemandirian


ADA pesan yang bisa dimanfaatkan calon terpidana dan advokat, menyusul bebasnya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK)-nya dikabulkan majelis hakim agung yang diketuai Taufiq (Wakil Ketua MA). Pesan itu kira-kira begini: “Begitu Anda divonis bersalah oleh pengadilan, kaburlah. Pada saat buron itu, ajukanlah grasi kepada Presiden, dan jika grasi itu ditolak, ajukanlah Peninjauan Kembali (PK). Siapa tahu PK itu dikabulkan hakim.

Jika dikabulkan, maka Anda akan menjadi orang bebas tanpa harus menjalani proses pidana.”

Itulah pesan yang bisa dipetik dari putra bungsu mantan Presiden Soeharto. Kasus Tommy Soeharto mempertontonkan bagaimana hukum disiasati agar bisa lolos dari jeratannya. Upaya penyiasatan itu berhasil karena para penegak hukum yang ada masih berpandangan positivis dan legal-formal.

Tommy dan tim kuasa hukumnya telah sukses menyiasati praktik hukum di Indonesia. Meskipun telah dinyatakan ber-salah oleh majelis hakim kasasi dan seharusnya dia mendekam di penjara, Tommy tak perlu menjalaninya. Denda pun tak harus dibayarnya. Ia tetap menjadi orang bebas, meski kini semua mata orang mengawasinya, bahkan mungkin mencibirnya dan mencapnya sebagai buronan.

Dikabulkannya permohonan PK Tommy Soeharto merupakan putusan kontroversial yang dilahirkan Mahkamah Agung (MA). Dalam Sidang Tahunan MPR, fraksi-fraksi MPR mempertanyakan, menggugat, bah-kan mengecam, lahirnya putusan kontroversial tersebut. Namun, semua pertanyaan fraksi MPR itu tak ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Alasannya, pertanyaan-pertanyaan itu melanggar asas peradilan bebas.

“Saya tak akan menjawab itu sekalipun diminta siapa pun. Karena, itu menyangkut hal yang sangat hakiki, yaitu menyangkut independensi peradilan. Saya tetap harus berpegang teguh pada asas yang universal itu. Publik silakan berpendapat, tetapi sebagai Ketua MA, saya memang sumpah jabatan untuk menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas,” kata Bagir Manan.

Sebenarnya ada beberapa putusan MA yang dipersoalkan masyarakat. Sebut saja misalnya, putusan MA yang memba-talkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar hukum pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Salah seorang anggota majelis hakim agungnya adalah Paulus Effendi Lotulung yang ditunjuk Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) untuk menjadi “kuasa hukum” dari dua hakim agung Supraptini Sutarto dan Marnis Kahar yang menjadi sasaran penyelidikan TGPTPK.

Jika aturan hukum dipakai, Lotulung tak bisa menjadi anggota majelis hakim agung karena ia punya kepentingan. Namun, kenyataannya itulah yang terjadi. Ketika sebagian masyarakat dan pakar mempersoalkannya, MA pun tak meresponsnya. MA membiarkan saja para praktisi, pakar berkomentar, sementara MA berpedoman pada logikanya sendiri bahwa ke-kuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka yang tak bisa dicampuri. Apa pun putusan yang diambil, apa pun kontroversi yang dihasilkan, MA tetap berlindung pada asas kemandirian kekuasaan kehakiman.

***

BAGAIMANA sebenarnya prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman itu? Salah seorang Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Gayus Lum-buun mengatakan, vonis yang telah diputuskan hakim memang tak bisa diubah karena adanya reaksi publik. Itulah prinsip dasar dari kemandirian hakim untuk memutuskan perkara. Namun, jika terjadi kesalahan yang nyata-nyata mencolok, menurut pandangan Gayus, si pembuat putusan bisa dipersoalkan, tanpa mempersoalkan putusannya itu sendiri.

Dalam kasus dikabulkannya PK Tommy Soeharto, Mahkamah Agung dituntut dan diminta DPR untuk membentuk tim eksaminasi atas putusan tersebut. Bagir Manan pada waktu itu menjanjikan akan membentuk tim eksaminasi. Namun, da-lam perkembangannya, namanya diganti menjadi tim klarifikasi yang sampai sekarang juga belum menyampaikan hasil kajiannya kepada masyarakat.

Inisiatif justru datang dari kelompok masyarakat, khususnya kalangan aktivis organisasi nonpemerintah (ornop). Mereka membentuk “Majelis Eksaminasi” untuk meneliti putusan yang dibuat Taufiq. Yang dilibatkan dalam majelis eksaminasi bukan orang sembarang; mantan hakim agung Tommy Boestomi mengetuai majelis eksaminasi. Adi Andojo Soetjipto juga masuk dalam keanggotaan tim tersebut. Dari kalangan akademisi hukum terdapat nama Dr Harkristuti Harkrisnowo, Prof Dr Achmad Ali, Dr Komariah Emong, dan MD Silaban. Dari kalangan praktisi hukum terdapat nama Bambang Widjojanto, Arif Soerowidjojo, Kitty Soegando, Trimoelja D Soerjadi, Kamal Firdaus, dan Iskandar Sonhaji.

Hasil dari tim eksaminasi telah disampaikan kepada publik. Tim itu menunjukkan ada kesalahan-kesalahan prosedur dalam persidangan permohonan PK Hutomo Mandala Putra tersebut. Salah satu pasal yang dilanggar adalah Pasal 265 Ayat 2 yang mengharuskan pemohon PK (Tommy Soeharto) dan jaksa ikut hadir. Pemohon dalam hal ini bukanlah kuasa hukumnya. Kehadiran pemohon adalah suatu keharusan dan mutlak sifatnya.

Pengalaman-pengalaman empiris sidang PK untuk kasus pidana juga makin mengukuhkan bahwa terpidana atau ahli warisnya harus datang. Yang paling fenomenal adalah kasus terpidana Sengkon-Karta tahun 1981 di Bekasi. “Sengkon Karta juga hadir dalam persidangan PK,” ujar Gayus.

Kasus Sengkon-Karta inilah yang kemudian melahirkan lembaga PK dalam KUHAP yang disahkan tahun 1984. Gayus juga menyebutkan, dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng, ia juga membawa terpidana Atok dan Agiono yang ditahan di penjara di Cilacap. “Agiono juga datang dengan kawalan ketat jaksa dan polisi,” kata Gayus.

Soal perlunya kehadiran terpidana dalam proses PK, menurut tim eksaminasi ornop, juga sudah ditegaskan dalam surat Ketua Muda Bidang Hukum Pi-dana Umum 2 November 1984 Nomor 4894/TU/84/3951/PID yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam satu butir suratnya ditegaskan, Kehadiran pemohon dan jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan Pasal 265 Ayat 2 KUHAP merupakan keharusan.”

Masih ada beberapa aturan formal yang ditabrak begitu saja oleh majelis hakim Peninjauan Kembali. Sebut saja, misalnya soal kaitan grasi dan Peninjauan Kembali. Tommy Soehar-to telah mengajukan permohonan grasi dan grasinya ditolak oleh Presiden (waktu itu) Abdurrahman Wahid. Penolakan grasi itu diberikan setelah Presiden mendengar pendapat dari Mahkamah Agung. Setelah gra-sinya ditolak, Tommy mengajukan permohonan PK.

Menurut majelis eksaminasi ornop, walaupun permohonan grasi ornop biasa disebut buitengerechtelijk di dalam ilmu hukum, tetapi in principle, terpidana mengajukan grasi telah mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menanggapi kontroversi grasi yang dilanjutkan dengan PK, majelis hakim PK dalam putusannya berpendapat bahwa tidak ada aturan yang mengatur soal hubungan antara grasi dan PK, sehingga majelis PK hanya akan memperhatikan asas legalitas serta kebenaran materiil yang berlaku dalam bidang hukum pidana, serta legal justice, moral justice, dan social justice.

Tak jelas betul makna legal justice, moral justice, dan social justice yang tertera dalam putusan PK Tommy Soeharto. “Rumusan itu tidak dielaborasi,” demikian pendapat majelis eksaminasinya. Dalam alam nyata yang terjadi justru ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial.

Majelis PK juga menyebutkan, menurut hukum permohonan grasi dan permohonan PK adalah hak terpidana yang dilakukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Bedanya, grasi merupakan hak prerogatif Presiden selaku Kepala Negara, sedang PK merupakan kewenangan MA. Sehingga, walaupun PK dan grasi sama-sama merupakan hak terpidana, tetapi tidak memiliki korelasi hukum terhadap substansial putusan.

Majelis PK juga menyebutkan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang bagi terpidana apabila telah mengajukan grasi tidak diperkenankan lagi mengajukan PK. Karena itu, Majelis PK berpendapat bahwa permohonan PK Tommy Soeharto telah memenuhi syarat formal.

Dalam pertimbangannya, majelis PK sama sekali tidak mempertimbangkan, tidak hadirnya terpidana Tommy Soeharto. Sebuah pasal yang teramat penting dalam proses PK dimana terpidana (pemohon) harus hadir dikesampingkan begitu saja oleh majelis hakim PK. Majelis pun menganggap prosedur PK telah memenuhi syarat legal formal.

***

MAJELIS eksaminasi yang dibentuk organisasi nonpemerintah telah menyampaikan hasil kajiannya kepada publik. Salah satu kesimpulan pentingnya adalah ada pelanggaran prosedural dalam proses PK tersebut. Majelis eksaminasi menilai, majelis hakim yang menangani perkara itu tidak cakap karena majelis hakim banyak melakukan kesalahan mendasar. Oleh karena itu, majelis PK harus diberhentikan.

Menanggapi kesimpulan majelis eksaminasi, Ketua Muda MA Paulus Effendi Lotulung menyebutkan bahwa tidak mudah untuk memecat hakim agung. Kesimpulan majelis eksaminasi hanyalah pendapat sekelompok orang yang mungkin berbeda dengan pendapat kelompok lain.

Menurut Gayus Lumbuun, MA seharusnya mengambil sikap. MA juga harus memberi tanggapan terbuka atas kajian majelis eksaminasi ornop. “MA harus memberi tanggapan, apakah kajian ornop itu benar atau salah. Kalau salah, bagaimana tanggapan mereka,” ujar Gayus seraya menambahkan bahwa jika kajian-kajian tak direspons MA dengan kajian pula, maka publik akan menganggap benar kajian dari majelis eksaminasi.

Sikap MA yang “diam saja” menanggapi reaksi publik akan makin menggerogoti legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan. Publik akan semakin tidak percaya dengan kinerja lembaga peradilan. Jika kepercayaan publik makin memudar, entah akan ke mana lagi manusia mencari keadilan.

Bagi Gayus, Ketua MA Bagir Manan harus berani mengambil prakarsa untuk menyelesaikan kontroversi-kontroversi ini. “Jika langkah itu tak juga diambil, orang akan bertanya apakah Ketua MA ini tidak mampu atau tidak mau membenahi lembaga peradilan,” ujarnya.

Masalahnya kemudian adalah buat apa aturan-aturan dibuat kalau dalam praktiknya aturan dibuat hanya untuk ditabrak dan dilanggar. Apa yang dibuat koalisi ornop untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan peradilan merupakan sebuah terobosan. Dalam konteks hukum tata negara sekarang ini, peradilan dengan kemandiriannya memang tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukannya, sehingga sudah sepatutnya masyarakatlah yang harus mengawasinya secara langsung.

Sumber : (Budiman Tanuredjo) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Soal Limbah Matahari Mall, Pimpinan Gereja Se-Kalbar Bersuara
Artikel selanjutnya :
   » » 501 Aparat Keamanan Disiagakan