Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
31
Okt '01

Majelis Eksaminasi Ornop: Putusan PK Tommy Tidak Bisa Dieksekusi


Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA yang membebaskan Tommy Soeharto dinilai merupakan kesalahan besar. Majelis Eksaminasi Putusan PK Tommy dari Koalisi Ornop menilai majelis hakim yang mengadili PK Tommy tidak cakap. Karena itu, sesuai pasal 11 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985, majelis PK harus diberhentikan. Selain itu, putusan PK itu tidak bisa dieksekusi (non-eksekutabel).

Majelis eksaminasi yang dibentuk oleh Koalisi Pemantau Peradilan terdiri dari Tomi Bustomi, Harkristuti Harkrisnowo, Achmad Ali, Adi Andojo, Arief Surowidjojo, Bambang Widjojanto, Kamal Firdaus, Kitty Soegondo, Komariah Emong, MH. Silaban, Trimoelja D. Soejadi, dan Iskandar Sonhadji. Majelis telah membuat hasil eksaminasi sementara yang sedang disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Hasil eksaminasi menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan PK dan pembentukan majelis hakim PK, terdapat beberapa kesalahan yang dibuat oleh majelis PK. Begitu pula dalam substansi perkara.

Pertama, pemeriksaan permohonan PK di pengadilan negeri tidak dihadiri oleh Tommy yang waktu itu sudah menjadi buron. Padahal Pasal 265 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa pemohon dan jaksa harus hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan negeri mau menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) padahal terpidana telah kabur. Bahkan, permohonan PK itu diajukan ke MA oleh PN Jakarta selatan.

Tindakan majelis PK yang sama sekali tidak memperhatikan berita acara pemeriksaan serta tidak mempertimbangkan pelanggaran hukum itu dan malah mengabulkan PK, jelas merupakan pelanggaran yang serius terhadap KUHAP.

Kedua, putusan PK telah bertentangan dan melanggar prosedur tetap yang ada di MA. Sesuai rapat pleno MA tanggal 9 Maret 1993, persetujuan majelis kasasi merupakan suatu keharusan. Sementara majelis PK perkara ini tidak pernah melakukan konsultasi dengan majelis kasasi.

Selain itu, karena Tommy tidak dalam keadaan menjalani hukuman, tidak ada kewajiban hukum bagi majelis hakim PK untuk memutus dengan segera permohonan PK tersebut. Apalagi terdakwa lain dalam perkara tukar guling (ruilslag) tersebut, yaitu Beddu Amang, masih diperiksa di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan mengingkari realitas keadilan

Status terpidana yang buron dan tersangka dalam kasus pembunuhan hakim agung juga tidak disebutkan dalam putusan PK. Putusan majelis tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan terpidana, sehingga putusan bisa mengingkari realita rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Majelis eksaminasi juga menilai pertimbangan hukum majelis PK yang menyatakan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari majelis kasasi, sebenarnya hanya merupakan perbedaan pendapat saja antara majelis Pk dengan majelis kasasi.

Perbedaan pendapat antara majelis PK dan kasasi itu tidak dapat digolongkan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Karena kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, haruslah sesuatu yang menimbulkan situasi konflik antara asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Mengenai dikabulkannya PK padahal telah ada permohonan grasi, menurut majelis eksaminasi, ada beberapa kasus yang pernah diperiksa oleh MA di mana permohonan PK diterima walau terpidana telah mengajukan grasi. Seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus Dancezorn, dan Timzar Zubil alias Sudirman.

Namun, kasus-kasus tersebut mempunyai alasan khusus, yaitu adanya suatu fakta yang menimbulkan situasi konflik antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Sementara permohonan PK Tommy tidak mengemukakan fakta-fakta yang menunjukkan adanya situasi konfilk tersebut. Dalam pertimbangan hukum pun, majelis PK tidak mempertimbangkan adanya situasi konflik itu.

Bahkan, pernyataan salah seorang anggota majelis PK menyebutkan secara tersirat bahwa putusan PK dilatarbelakangi  rasa takut akan ditembak oleh orang-orang suruhan terpidana.

Putusan PN tidak cerminkan proses Materiele Waarheid

Dari segi substansi, menurut majelis eksaminasi, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri mengenai unsur perbuatan melawan hukum dalam proses ruislag telah dengan sengaja mengabaikan atau setidak-tidaknya, tidak mengkaji secara mendalam fakta materil yang terungkap di persidangan. Sehingga fakta hukum yang ditampilkan dalam pertimbangan hukum proses transaksi ruilslag, dilihat sebagai proses yang berjalan normal.

Padahal transaksi ruilslag merupakan transaksi keperdataan yang pada prinsipnya memberikan kedudukan seimbang pada kedua belah pihak. Namun dalam kasus ini, tidak ada keseimbangan tersebut. Bulog sebagai pihak pemilik aset yang akan di-ruilslag justru mengeluarkan biaya untuk pembebasan asset pengganti dan biaya-biaya lain yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Sementara proses pemeriksaan pidana adalah merupakan proses materiele waarheid di mana majelis hakim pengadilan negeri mempunyai kewajiban menggali dan mempertimbangkan fakta materiil, kenapa sampai terjadi ketimpangan dalam proses ruislag. Hal ini tidak mungkin terjadi jika ruilslag dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Proses ruilslag tidaklah hanya menjadi tanggungjawab Bulog semata  karena dalam proses ruilslag sudah ada penggunaan uang negara untuk kepentingan di luar kepentingan yang telah diatur oleh peraturan perundangan. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Bulog dan PT GBS bukanlah semata-mata hubungan keperdataan, tetapi sudah memasuki wilayah /melanggar kepentingan publik.

Majelis eksaminasi menyatakan bahwa putusan PK yang menilai Tommy bukan komisaris PT GBS sejak 8 September 1996 tidak merupakan bukti baru (novum). Pasalnya, hal tersebut sudah pernah diajukan dan diketahui dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri dan kasasi.

Hal itu bisa dilihat dalam putusan PN Jakarta Selatan maupun putusan kasasi. Karena itu, novum yang didalilkan oleh majelis PK tidak termasuk kualifikasi novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP.

Sumber : (Nay/APr) Hukum Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.