Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
13
Okt '01

Tim Eksaminasi Publik Koalisi Ornop Mulai Bekerja


Menyusul Bebasnya Tommy Soeharto

Tim eksaminasi publik yang digagas koalisi organisasi nonpemerintah (ornop) pemantau peradilan, kemarin mulai menganalisis pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali bebasnya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dalam kasus korupsi Goro-Bulog. Sebanyak 11 ahli hukum dan praktisi hukum dari berbagai daerah mulai mempelajari berkas putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan kasasi, sampai putusan Peninjauan Kembali.

Demikian dikatakan salah seorang anggota tim eksaminasi Bambang Widjojanto yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Jumat (12/10). Sepuluh anggota tim lainnya adalah Prof Dr Achmad Ali (guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), Adi Andojo Soetjipto dan Tommy Bustomi (mantan hakim agung), Dr Harkristuti Harkrisnowo (kriminolog Universitas Indonesia), Arif Soerowidjoyo, Kamal Firdaus, Kitty Sugondo, dan Trimoelja D Soerjadi (praktisi hukum), Silaban SH (widyaiswara Kejaksaan Agung), serta Dr Qomariah (Universitas Padjajaran Bandung).

Selain tim eksaminasi koalisi ornop, Mahkamah Agung (MA) juga menjanjikan akan membentuk tim eksaminasi untuk melakukan eksaminasi putusan Peninjauan Kembali (PK). Putusan PK yang mendapat reaksi keras itu diputuskan Wakil Ketua MA M Taufiq.

Korelasi hukum

Menurut Sekretaris Tim Eksaminasi, Iskandar Sonhaji, materi eksaminasi akan menguji korelasi hukum antara grasi dengan PK, dan menganalisa hukum mengenai bebas murni dan tidak bebas murni. Selain itu, juga soal prinsip hukum dalam memberi putusan bebas murni dan tidak murni, serta kewenangan majelis kasasi dan PK dalam memeriksa fakta.

Materi lainnya adalah menganalisa hukum tanggung jawab pidana dalam perseroan terbatas. Menganalisa hukum ada tidaknya kekhilafan hakim, implikasi atas putusan PK terhadap aset kekayaan terpidana, serta tindak lanjut pasca-eksaminasi. Khusus tentang kekhilafan hakim, akan diuji dasar-dasar pertimbangan hukum yang melandasi putusan.

Dalam pertimbangan majelis hakim PK, kata Iskandar lagi, kasasi dapat diajukan bila terdapat tiga syarat. Pertama, bebas murni atas penafsiran yang keliru terhadap tindakan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan atas dasar tidak terbuktinya suatu perbuatan yang didakwakan. Kedua, pembebasan merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, dan ketiga dalam menjatuhkan putusan pengadilan, telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut hukum, bila kasus dakwaan tindak pidana justru terbukti sebagai kasus perdata, putusan hakim seharusnya lepas dari segala tuntutan. Dalam kasus Tommy, hakim membuat putusan “membebaskan” atau bukan “lepas dari segala tuntutan”. Tommy dibebaskan karena tidak terbukti unsur perbuatan yang didakwakan. Karena alasan tidak terbukti unsur perbuatan yang didakwakan tidak termasuk sebagai salah satu dari tiga syarat PK, maka Tommy dibebaskan majelis hakim PK.

“Pertimbangan majelis hakim PK itulah salah satu hal yang akan diuji tim eksaminasi,” kata Iskandar.

Tentang proses eksaminasi, menurut Wasingatu Zakiyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW), diperkirakan akan berlangsung selama satu sampai dua pekan sejak Selasa 16 Oktober mendatang. Hasil eksaminasi akan disampaikan kepada publik lewat diskusi pada awal November. “Diskusi publik atau bedah putusan ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada publik serta mendapatkan masukan dari publik atas hasil kerja tim eksaminasi. Minggu kedua November hasilnya akan diserahkan kepada MA dan DPR,” kata Zakiyah.

Sumber (sah) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Tukang Becak Medan Unjuk Rasa
Artikel selanjutnya :
   » » Majelis Eksaminasi Ornop: Putusan PK Tommy Tidak Bisa Dieksekusi