Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
11
Sep '01

Tukang Becak Medan Unjuk Rasa


Sekitar 200 tukang becak berunjuk rasa ke Kantor Wali Kota Medan, Senin (10/9). Mereka menuntut agar Wali Kota Medan Abdillah memberi kelonggaran sehingga becak dapat beroperasi di seputar Kota Medan.

Tuntutan tersebut berkaitan larangan masuk ke kota bagi becak yang diberlakukan wali kota melalui surat edarannya Nomor 551.2/2193/SK/1999 tentang larangan pengoperasian becak tanpa pelat BPO (becak pengangkut orang)/BPB (becak pengangkut barang).

Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa beberapa ruas jalan di Kota Medan menjadi kawasan bebas becak, antara lain Jl Thamrin, Jl Sutrisno, Jl Sisingamangaraja, Jl Juanda, Jl Monginsidi, Jl Pattimura, Jl Iskan-darmuda, Jl Gatot Soebroto, Jl Guru Patimpus, Jl Perintis Kemerdekaan, dan Jl Sudirman.

Menurut Syaiful, salah seorang tukang becak, sejak Jumat (7/9) lalu beberapa becak dayung (kayuh) telah ditangkapi petugas gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan karena dituduh melanggar larangan masuk kota.

“Sebenarnya kita sekarang sedang meningkatkan disiplin lalu lintas, dan harus diakui bukan hanya pedagang kaki lima, tapi becak juga punya andil dalam keruwetan lalu lintas,” kata Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Medan V Edward Bakkarakata Bakkara kepada Kompas. Dijelaskannya, becak yang ditangkap pada penertiban hari Jumat itu karena mereka melawan arus.

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya menyetujui tuntutan bahwa selama masa sosialisasi surat edaran wali kota itu, antara tanggal 6 sampai 24 September, belum dilakukan penertiban becak.

Sementara itu, soal izin BPO dan BPB, Biller Silaban, koordinator para tukang becak, menyatakan, mereka bukannya tidak mau mengurus surat, tetapi pengurusan surat BPO dan BPB dipersulit.

Menurut Bakkara, tidak benar dipersulit. Itu terjadi hanya karena jumlah izin yang dikeluarkan sudah terlalu banyak, yaitu 13.955 BPO dan 2.887 BPB. “Untuk menambah jumlah izin, bukan kewenangan DLLAJ saja, tetapi harus melalui survei, dan mungkin melalui persetujuan DPRD,” katanya.

Sumber : (anv) Harian Kompas, Medan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Oknum Satgas PDIP Medan Pukul Saksi di Persidangan
Artikel selanjutnya :
   » » Tim Eksaminasi Publik Koalisi Ornop Mulai Bekerja