Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
3
Mei '01

Kasus Suap Hakim Agung Segera Dilimpahkan


Kasus dugaan suap yang melibatkan dua hakim agung dan seorang mantan hakim agung segera dilimpahkan ke pengadilan. Saat ini proses penyidikan kasus ini sudah selesai. Penanganan kasus ini diserahkan ke bagian tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung setelah sidang praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa TGPTPK tidak berwenang menyidik kasus hakim agung.

Hal itu dikatakan Humas Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) M Silaban di Jakarta, Selasa (1/5). Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menyesalkan langkah TGPTPK yang terlalu lamban menangani kasus tersebut sampai akhirnya saksi pelapor Endin Wahyudin diadili. ICW meminta agar TGPTPK segera melimpahkan kasus korupsi kedua hakim agung itu ke pengadilan.

Endin diadili karena dituduh mencemarkan nama baik Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto. Endin melaporkan adanya praktik suap ke TGPTPK yang melibatkan dua hakim agung itu. Jaksa Agung Marzuki Darusman yang pada 4 Juli 2000 menjamin akan melindungi saksi perkara KKN ternyata instansi kejaksaan tetap menuntut Endin.

Silaban mengemukakan, “Proses penyidikannya sudah selesai. Untuk melimpahkan ke pengadilan, kita masih harus melengkapi dengan bukti surat-surat. Untuk itu kita akan melakukan penyitaan surat-surat untuk melengkapi bukti kasus ini. Saat ini kita masih menunggu persetujuan permohonan penyitaan (surat-surat) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonannya sudah kita ajukan akhir minggu lalu.”

Panitera Muda Pidana PN Jaksel mengakui telah menerima permohonan persetujuan penyitaan surat atas kasus suap tiga hakim agung dari pihak Kejagung. “Permohonannya kita terima empat hari lalu, tetapi dalam permohonan tersebut belum dilampirkan surat izin presiden. Ini kan kasus yang menyangkut hakim agung, jadi harus ada izin dari presiden. Baru tadi (Rabu) petugas dari kejaksaan menyerahkan surat izin presiden itu. Karena itu baru hari ini (persetujuan penyitaan surat) bisa kita proses. Kita masih menunggu tanda tangan dari Pak Ketua (PN Jaksel),” jelas Yusuf.

Sumber : (tra/ika) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Gaya-gaya Arsitektur
Artikel selanjutnya :
   » » Sukarno, the architecture of the capital city