Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
5
Apr '01

Setelah PP Nomor 19/2000 Dibatalkan: TGPTPK Akan Temui Pimpinan MA


Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) akan menemui pimpinan Mahkamah Agung (MA) guna mendapatkan salinan putusan judicial review (uji materiil) majelis hakim yang membatalkan PP Nomor 19/2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertemuan itu perlu karena ada beberapa masalah yang perlu dijelaskan MA karena putusan itu meragukan untuk dapat dilaksanakan.Putusan majelis hakim agung yang diketuai Paulus Effendi Lotulung, Iskandar Kamil, dan Arbijoto tanggal 23 Maret 2001 menimbulkan reaksi dari TGPTPK serta beberapa pegiat LSM.

Gabungan LSM-Indonesian Corruption Watch (ICW), Judicial Watch Indonesia (JWI), Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)-menggugat keabsahannya karena ketua majelis Lotulung juga ditunjuk Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) untuk mendampingi hakim agung Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto, yang disangka korupsi oleh TGPTPK. Dalam keadaan demikian, Lotulung terkena konflik kepentingan.

Ketua TGPTPK Krissantono mengungkapkan niatnya untuk menemui pimpinan MA ini kepada pers di Jakarta, Rabu (4/4), usai bertemu rombongan ICW. Krissantoto menilai, putusan judicial review MA dapat dinilai sebagai akumulasi kendala yang dihadapi TGPTPK untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. “TGPTPK tak berpretensi menjadi satu-satunya institusi pemberantasan korupsi, tetapi putusan itu menjadi kendala bagi pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Sementara Lotulung di Bandung minggu lalu menandaskan, tak ada konflik kepentingan dalam memutuskan permohonan uji materiil terhadap PP No 19/ 2000 itu. Wakil Ketua MA Taufiq mengakui pula, putusan pembatalan PP itu murni didasari keputusan hukum, dan bukan untuk kepentingan lain, termasuk melindungi korps hakim.

Rombongan ICW yang dipimpin Wasingatu Zakiyah menyerahkan surat dukungan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM)-ICW, JWI, LeIP, PSHK-terhadap keberadaan TGPTPK. Menurut keempat LSM itu, putusan pembatalan PP 19/ 2000 itu harus batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non executable).

Penasihat hukum

Krissantono mengemukakan, putusan MA tersebut tidak menyurutkan langkah TGPTPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Apabila PP Nomor 19/ 2000 dibatalkan, TGPTPK masih memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugasnya, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU itu menyebutkan, sebelum terbentuk Komisi Antikorupsi, pemerintah dapat membentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung.

“Selama ini, yang melakukan penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi adalah anggota TGPTPK yang berprofesi jaksa atau polisi dan dibantu satgas (satuan tugas) kejaksaan. Anggota TGPTPK yang berasal dari unsur masyarakat atau pensiunan jaksa dan polisi tidak bisa melakukan penyidikan,” tuturnya lagi.

Di tempat terpisah, anggota TGPTPK M Silaban mengemukakan, keberadaan Lotulung yang juga menjadi penasihat hukum hakim agung yang diperiksa TGPTPK menjadi pokok persoalan. Pengurus Pusat (PP) Ikahi melalui surat Nomor 56/PP Ikahi/SP/VIII/2000 menugaskan Lotulung dan Toton Suprapto mendampingi Supraptini Sutarto yang tanggal 18 Agustus 2000 diperiksa TGPTPK. “Lotulung juga sudah menjalankan tugas itu dengan mendampingi Supraptini Sutarto,” jelasnya.

Selain mendampingi, dalam surat tugas Ikahi juga disebutkan, di dalam menjalankan tugas, para penerima tugas diberi wewenang selain mendampingi, apabila diperlukan dapat memberikan bantuan hukum sebagaimana layaknya seorang penasihat hukum mendampingi kliennya. Surat tugas itu ditandatangani Ketua Umum Ikahi Soeharto dan Djoko Sarwoko (Sekretaris Umum).

Silaban pun mengingatkan, hakim yang kemungkinan berkepentingan dengan suatu perkara tak boleh menangani perkara itu. Ini disebutkan pada pasal 42 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, yakni seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal itu juga dikatakan pada pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 79 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Hak uji materiil atas PP Nomor 19/2000 itu diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim yang salah seorang anggotanya menjadi penasihat hukum tersangka yang diperiksa TGPTPK. Dia bisa dipastikan memiliki kepentingan dalam kasus yang pemeriksaannya didasarkan pada PP itu. Ini bertentangan dengan UU, sehingga secara yuridis putusan itupun harus batal demi hukum,” tandas Silaban.

Diungkapkan Silaban pula, TGPTPK tetap akan melanjutkan penyidikan perkara korupsi dengan tersangka dua orang hakim agung dan seorang mantan hakim agung. Penyidikan perkara itu secara formal berada di tangan kejaksaan agung. Saat ini penyidikan perkaranya sudah dalam tahap akhir dan diharapkan dalam waktu dekat ini dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Sumber : (ika/tra) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Sayembara Arsitektur Menuju Proses Demokratisasi Kota
Artikel selanjutnya :
   » » Anti-graft team condemns Supreme Court decision