Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
30
Mar '01

Gebrakan Eliyana, Tamparan Buat BPPN


Eliyana membuktikan kalau kekhawatiran seorang pengacara yang mengkhawatirkan dirinya secara tidak sadar ‘memihak’ kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada perkara BPPN di Pengadilan Niaga adalah tidak beralasan. Buktinya pada perkara kepailitan PT Dharmala, hakim ad hoc ini menyatakan pengalihan piutang kepada BPPN tidak sah.

Eliyana yang diminta menjadi hakim ad hoc oleh BPPN pada perkara kepailitan PT Dharmala secara tegas menyatakan pengalihan piutang kepada BPPN tidak sah, sekaligus menolak permohonan pailit yang diajukan BPPN. Kenapa BPPN selalu tersandung cessie?

Majelis Pengadilan Niaga yang dipimpin Ny. Putu Supadmi dalam putusannya sepakat untuk menyatakan pengalihan hak piutang piutang secara cessie dari BBD dan BRI tidak sah. Berdasarkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata, pengalihan piutang atas nama dilakukan secara cessie dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut majelis, cessie tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada perjanjian obligatoir yang menjadi dasar dari cessie tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, khususnya pada perjanjian pengalihan hak atas piutang tanggal 31 Maret 1999, tidak ditemukan adanya perjanjian obligatoir yang dimaksud.

Dengan demikian, pengalihan piutang secara cessie dari BBD dan BRI kepada BPPN menjadi tidak sah. Konsekuensinya, kedudukan BPPN dalam perkara ini bukan menjadi kreditur.

Lagi pula, menurut majelis hakim, seandainya pengalihan hak atas piutang tetap sah dan BPPN berkedudukan selaku kreditur, artinya dalam kasus ini hanya ada satu kreditur. Padahal berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (UUK), untuk menyatakan debitur pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana adanya utang yang telah jatuh waktu dan sedikitnya ada dua kreditur.

Tidak sah

Kepada hukumonline, Eliyana yang menjadi hakim ad hoc pada perkara ini atas permintaan dari BPPN menjelaskan bahwa cessie kepada BPPN harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 584 dan 613 KUHPerdata.

Pada pasal 584 diatur cara perolehan hak milik. Salah satunya lewat penyerahan berdasarkan peristiwa perdata yang bermaksud memindahkan hak milik. Selanjutnya, pada pasal 613 ditentukan kalau penyerahan piutang hanya sah apabila penyerahan tersebut didaftarkan. “Karena cessie ini tidak didaftarkan atas peristiwa hukum yang in concreto, berakibat cessie pada kasus ini menjadi tidak sah,” ungkap Eliyana.

Menurut Eliyana, peristiwa hukum yang dimaksud bisa saja perjanjian jual beli. “Dan perjanjian jual beli kan nggak harus formal, bisa secara lisan,” cetusnya. Artinya, bisa saja diajukan saksi untuk menjelaskan terjadinya perjanjian jual beli (obligatoir)-nya. Dalam bukti yang diajukan, isinya hanya mengenai¬† penyerahan saja, tidak ada perjanjian jual belinya.

Eliyana mengungkapkan kalau tidak semua cessie yang dibuat BPPN tidak sah. “Pada dissenting opinion yang saya keluarkan minggu lalu (perkara BPPN vs. PT Comexindo Maritime,red), cessie BPPN saya benarkan karena berdasarkan bukti P-7, ketentuan pasal 584 dan 613 KUPerdata telah terpenuhi,” ujarnya.

Sementara menurut Eliyana, cessie-cessie BPPN yang dulu-dulu dibuat banyak yang salah. Alasannya, mungkin lawyer-lawyer BPPN kurang mengusai permasalahannya. “Tapi kalau cessie-cessie yang sekarang sudah benar,” cetusnya.

Likuidator baru

BPPN selaku pemegang hak tagih piutang atas BBD dan BRI mengajukan permohonan pailit terhadap PT Dharmala, yang menurut sumber hukumonline merupakan sebuah holding company dari Grup Dharmala. Total tagihan BBD dan BRI sebesar Rp28.004.849.609.

Menjawab permohonan pailit yang diajukan BPPN, kuasa hukum PT Dharmala meminta agar majelis menolak permohonan pailit. Pasalnya, PT Dharmala telah dibubarkan pada 11 Desember 1998 berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS).

Sebagai likuidator, ditunjuk Timbul Thomas Lubis, SH, LLM dan Lukman Nur Azis, SH. Berikutnya, pada 3 Maret 1999 PT Dharmala mengadakan RULBPS yang memutuskan menerima pengunduran diri Timbul Thomas Lubis dan Lukman Nur Azis selaku likuidator sekaligus menunjuk Poltak Silaban sebagai likuidator yang baru.

Dinyatakan pula kalau likuidator PT Dharmala telah mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran tersbut sebagaimana diatur pada pasal 118 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, menurut kuasa hukum PT Dharmala, terhitung sejak 11 Desember 1998 eksistensi dan badan hukum PT Dharmala telah hilang dan tidak dapat dinyatakan pailit.

Sayangnya, permasalahan apakah PT yang telah bubar (dalam likuidasi) dapat dipailitkan, tidak dijawab oleh majelis hakim mengingat kedudukan BPPN sudah dianggap tidak sah sejak awal.

Eliyana pernah mengeluarkan dissenting opinion pada perkara BPPN vs PT Muara Alas Prilma (dalam likuidasi) yang menyebutkan perseroan yang telah bubar dapat dinyatakan pailit, selama perseroan tersebut belum dilikuidasi.

Pertimbangannya, Eliyana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan eksistensi dan badan hukum suatu perseroan masih tetap ada sampai pada hari di mana likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sumber : (Leo/APr) Hukum Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Exploring the Hyde Park of Batavia
Artikel selanjutnya :
   » » Sayembara Arsitektur Menuju Proses Demokratisasi Kota