Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
6
Nov '00

Pulpen dan Uang buat Hakim Laris


Seorang hakim tinggi yang ditugasi di MA terlibat kasus suap. Tapi solidaritas kolega hakim membuat kasus itu sulit diusut.

LAGI-LAGI perkara suap di Mahkamah Agung. Kebobrokan yang sudah berkarat di peradilan tertinggi itu tentu menjadi tugas berat bagi para hakim agung baru, termasuk Muladi dan Benjamin Mangkoedilaga, bahkan juga buat Ketua Mahkah Agung (MA) yang sebentar lagi terpilih. Baru-baru ini, mencuat pula sebuah kasus suap yang melibatkan Direktur Tata Usaha Negara (TUN) di MA. Padahal, kasus suap yang menyangkut tiga hakim agung belum lagi usai diusut oleh Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK).

Seperti juga kasus tiga hakim agung itu–mereka adalah M. Yahya Harahap, Nyonya Supraptini Sutarto, dan Nyonya Marnis Kahar–kasus Zainal pun dibongkar oleh TGPK, yang diketuai mantan hakim agung Adi Andojo. Rabu pagi pekan lalu, delapan jaksa dari TGPK menjemput Zainal secara paksa di kediamannya di bilangan Ragunan, Jakarta Selatan. Zainal, yang sudah 29 tahun menjadi hakim, diperiksa secara intensif, meski tak ditahan.

Namun, sebagaimana kebanyakan kasus suap yang minim saksi dan bukti, Zainal juga menyangkal semua tuduhan itu. Toh, TGPK merasa optimistis untuk terus memproses kasus Zainal. “Berdasarkan keterangan saksi pelapor dan penyelidikan berikutnya, TGPK meningkatkan prosesnya ke penyidikan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Sekretaris TGPK, M.H. Silaban.

Kasus yang menyandung Zainal mulanya hanya sebuah perkara warisan di Jakarta. Syahdan, ada dua kelompok ahli waris yang memperebutkan sejumlah rumah dan perusahaan milik pewaris. Sampai di tingkat kasasi, MA memenangkan salah satu kelompok ahli waris. Itu karena kelompok ahli waris yang lain diduga menggunakan surat kelahiran palsu.

Ternyata, kelompok pertama tak bisa menikmati kemenangan. Soalnya, kubu kedua telah mengantongi sertifikat tanah warisan itu. Segera kelompok pertama menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mereka menuntut agar Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertifikat tanah tadi. Namun, upaya itu gagal, bahkan sampai perkara di tingkat kasasi.

Karena itu, kelompok pertama mengupayakan peninjauan kembali (PK). Waktu itulah, sekitar Desember 1999, seorang ibu dari kelompok pertama–nama ibu yang tinggal di daerah Menteng, Jakarta, ini masih dirahasiakan oleh TGPK– menghubungi Zainal Agus. Di lingkungan MA, Zainal memang dikenal sebagai direktur merangkap panitera pengganti yang amat laris. Para pihak beperkara atau kuasa hukumnya tak henti-hentinya mengantre untuk berurusan dengan Zainal.

Kepada Zainal-lah ibu tadi meminta bantuan agar PK-nya bisa mulus. Sebagai imbalannya, si ibu menyodorkan uang Rp 100 juta plus sebuah pulpen Gold Mount Blanc kepada Zainal. Tapi, ada sumber yang mengatakan bahwa suap buat Zainal mencapai angka Rp 1 miliar.

Tak tahunya, janji Zainal untuk mengusahakan kemenangan PK cuma indah didengar. Putusan PK yang diharap-harap ternyata tetap memenangkan kubu kedua. Merasa ditipu, akhirnya sang ibu melaporkan kasus itu ke TGPK, pada Oktober 2000.

Toh, upaya TGPK untuk memeriksa Zainal tak gampang. Walau sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa, Zainal tak kunjung hadir. Surat panggilan pertama dijawab MA dengan alasan Zainal masih berada di Makassar. Surat kedua ditolak MA dengan alasan penetapan Zainal sebagai tersangka masih belum jelas. Lagi pula, sesuai dengan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TGPK tidak berwenang menyidik kasus suap hakim.

Itulah yang kemudian membuat TGPK menjemput Zainal secara paksa di rumahnya, Rabu pekan lalu. Ketika itu pun terjadi perdebatan alot antara TGPK dan Zainal, yang didampingi beberapa koleganya di MA, di antaranya Djoko Sarwoko dan Harifin Tumpa. Menurut Djoko, yang juga menjadi direktur pidana di MA, TGPK tak bisa begitu saja memeriksa apalagi menangkap hakim. Perlakuan terhadap Zainal, yang berstatus hakim di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, hanya bisa berlangsung setelah ada persetujuan dari Ketua MA dan Menteri Kehakiman.

Adapun soal tuduhan suapnya, Djoko mengaku sudah bertemu empat mata dengan Zainal. Koleganya itu menyatakan tak pernah menerima suap, baik dari saksi pelapor ke TGPK di atas maupun dari pihak lawannya. Benar-tidaknya pengakuan itu, sayangnya, Zainal belum bisa ditemui di kediamannya.

Sekalipun demikian, Djoko meragukan tuduhan uang suap sampai Rp 1 miliar. Soalnya, menurut Djoko, perkara TUN bukan tergolong perkara luar biasa sehingga sampai “berharga” begitu tinggi. Lebih dari itu, merekayasa kemenangan PK merupakan sesuatu yang berat. “Kalau betul Zainal menjanjikan begitu, ia bodoh sekali,” ujar Djoko.

Sumber : (Wicaksono, Rommy Fibri, Arif A. Kuswardono) Majalah Tempo,Edisi. 09/I/06 - 12 November 2000


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Money Talks
Artikel selanjutnya :
   » » Proses Penyidikan Kasus HAM Priok Dimulai