Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
30
Sep '00

TGPK Tidak Berwenang Menyidik Hakim Agung


Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) harus menghentikan penyidikan atas perkara suap dengan tersangka Hakim Agung Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto. Hakim Rusman Dani Achmad berpendapat, TGPK tidak berwenang melakukan penyidikan atas perkara tersebut sehingga penyidikan yang telah dilakukan selama ini melanggar asas legalitas atau tidak sah secara hu-kum.

Demikian putusan hakim Rusman Dani Achmad dalam sidang praperadilan TGPK yang diajukan Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (29/9). “Kasus yang melibatkan dua hakim agung tersebut terjadi tahun 1998, sementara penyidikan didasarkan pada Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999. Penyidikan kasus ini harus didasarkan pada UU No 3 Tahun 1971,” demikian salah satu pertimbangan hakim.

Kuasa hukum TGPK dalam sidang praperadilan yang dipimpin Tigor Pangaribuan mengatakan, penyidikan atas kasus suap hakim agung tersebut didasarkan pada UU No 3 Tahun 1971. Namun menurut hakim, penjelasan ini terkesan tidak ada artinya karena perangkat yang digunakan dalam penyidikan kasus ini (TGPK) berdasarkan pada UU No 31 Tahun 1999. Keberadaan TGPK tidak dikenal dalam UU No 3 Tahun 1971.

Tidak sulit

Dalam pertimbangan hakim, kasus suap yang melibatkan dua hakim agung itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan. Dalam hal ini, hakim mengacu pada Pasal 27 UU No 31 Tahun 1999, bahwa tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar mo-dal, perdagangan dan industri, komoditas berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral yang dilakukan dengan teknologi canggih oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

“Meski TGPK mengelompokkan hakim agung tersebut sebagai penyelenggara negara, tetapi kasus suap ini tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi di bidang moneter dan keuangan,” kata hakim.

Rusman juga mempertanya-kan keberadaan TGPK yang berdasar pada Peraturan Pe-merintah (PP) No 19 Tahun 2000. Diakui, keberadaan TGPK merupakan embrio dari komisi antikorupsi yang sudah harus terbentuk paling lambat dua tahun sejak UU No 31 Tahun 1999 diundangkan. Namun, dalam Pasal 43 Ayat (4) UU No 31 Tahun 1999 ada ketentuan bahwa pembentukan susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas, dan wewenang serta keanggotaan komisi antikorupsi diatur dengan undang-undang.

“Tetapi ini (keberadaan TGPK) hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000. Dengan demikian kewenangan TGPK tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini. Juga keberadaan TGPK patut dipertanyakan,” kata Rusman.

Atas putusan Rusman tersebut, TGPK mengatakan tidak puas dan akan mengajukan kasasi. “Kita akan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dan bukan kasasi pihak. Kita enggak akan mengganggu gugat mereka (hakim agung),” kata anggota TGPK M Silaban.

Selain itu, katanya, TGPK akan tetap melanjutkan penyidikan atas kasus suap tersebut. Dalam hal ini bukan TGPK yang akan melakukan penyidikan, melainkan anggota TGPK yang terdiri dari para jaksa dan polisi aktif sebagaimana selama ini berlangsung. Kalau dalam keanggotaan TGPK ada jaksa dan polisi yang sudah pensiun, mereka selama ini tidak pernah melakukan penyidikan.

Pemerkosaan

Pakar hukum Hamid Awaluddin mengatakan, keputusan hakim PN Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan dua hakim agung, Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto, dapat dinilai sebagai “pemerkosaan kepastian hukum”. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, hanya penangkapan dan penahanan secara melawan hukum yang dapat mendasari dilakukannya praperadilan.

Dalam konteks permohonan praperadilan kedua hakim agung itu, lanjut Hamid, TGPK sama sekali tidak pernah menahan atau menangkap mereka. “Hakim mengabaikan prinsip limitatif dari Pasal 77 tersebut dengan alasan demi memenuhi tuntutan rasa keadilan rakyat,” katanya.

Soal tidak berwenangnya tim gabungan menyidik kedua hakim agung itu, menurut Hamid, semestinya hakim lebih telaten merenung dan berpikir bahwa kedua hakim agung itu diperiksa atau disidik oleh polisi dan jaksa yang secara hukum sah sebagai penyidik. Andaikata yang menyidik mereka adalah anggota tim gabungan yang bukan hakim atau polisi, itu jelas pelanggaran.

Bahwa polisi dan jaksa yang menyidik mereka adalah anggota tim gabungan, tambah Hamid, itu semestinya dilihat dalam kerangka manajemen pengadministrasian. Tim gabungan dalam hal ini adalah manajer yang mengatur tertib administrasi dan organisasi belaka.

Sumber : (ika/fer) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » TGPK Kalah dalam Sidang Praperadilan
Artikel selanjutnya :
   » » Praperadilan Dua Hakim Agung Terkabul