Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
30
Sep '00

Praperadilan Dua Hakim Agung Terkabul


Permohonan gugatan praperadilan dua hakim agung terhadap Tim Gabungan Pemberantas Korupsi (TGPK), Jumat (29/9) dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim dinilai tidak berwenang dan tidak sah melakukan penyidikan terhadap kasus suap 196 juta dengan tersangka Hakim Agung Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto.

Hakim tunggal Rusman Dhani Ahmad, memerintahkan TGPK untuk menghentikan penyidikan terhadap dua hakim agung tersebut. Penyidikan yang dilakukan TGPK dinilai telah melanggar azas legalitas, dalam proses pemeriksaan terhadap dua hakim agung itu.

TGPK menggunakan Undang-undang Nomor 31/1999. Padahal, kasus suap senilai Rp 196 juta yang menjadikan dua hakim agung itu sebagai tersangka adalah kasus yang terjadi sebelum 1999. Karena itu, Undang-undang yang seharusnya menjadi acuan penyidikan adalah Undang-undang Nomor 3/1971 tentang korupsi.

Kendati mempertanyakan putusan hakim, Humas YGPK M Silaban menegaskan TGPK akan tetap melakukan penyidikan terhadap kasus suap tersebut. Tapi, proses penyidikannya akan diserahkan kepada pihak Polri dan Kejaksaan.

Penyidikan kasus itu bermula dari laporan saksi yang mengaku menyuap dua hakim agung serta seorang mantan Hakim Agung Yahya harahap, agar perkaranya bisa menang. Tapi setelah uang Rp 196 juta diserahkan, saksi korban justru dikalahkan.

Sumber : (RSB/Lita Hariyani dan Dwi Guntoro) Liputan6.com, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » TGPK Tidak Berwenang Menyidik Hakim Agung
Artikel selanjutnya :
   » » Drop probe into justices: Court