Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
29
Sep '00

TGPK Kalah dalam Sidang Praperadilan


Maksud hati membongkar korupsi, TGPK (Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi) yang dikomandani oleh Adi Andojo Soetjipto malah kalah dalam sidang praperadilan. Bahkan, TGPK diperintahkan untuk menghentikan penyidikan terhadap dua hakim agung yang diduga menerima suap.

PN Jakarta Selatan pada Jumat (29/9) memutuskan untuk menolak eksepsi  praperadilan termohon untuk seluruhnya. Selain itu, juga mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dengan menyatakan termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas perkara ini.

Sidang praperadilan ini dipimpin oleh hakim tunggal Rusman Dani Akhmad, SH dengan dua hakim agung Marnis Kahar, SH dan Supraptini Sutarto, SH selaku pemohon serta TGPK selaku termohon. Kuasa hukum pemohon adalah O.C. Kaligis, John H. Welery, dan Y.B. Purwaning. Sementara kuasa hukum TGPK adalah Tigor Pangaribuan.

Dalam sidang praperadilan itu, hakim menyatakan bahwa penyidikan yang telah dilakukan TGPK secara hukum dinyatakan tidak sah. Untuk itu, hakim memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan atas perkara ini dan membebankan termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Namun, hakim menilai bahwa permohonan pemohon praperadilan agar keputusan ini diumumkan di  lima media cetak dan enam media elektronik dianggap berlebihan.

Berwenang mengadili

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan. Hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menolak eksepsi dari termohon praperadilan bahwa lembaga praperadilan tidak mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP mengenai limitatif obyek peradilan.

Pada Pasal 77 (1) KUHAP dinyatakan bahwa “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.”

Namun hakim berpendapat, jika dikembalikan kepada jiwa keberadaan dari praperadilan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP, lembaga praperadilan ditujukan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.

Hakim beralasan dapat memeriksa sah atau tidaknya penyidikan oleh lembaga negara yang bertugas untuk melakukan penyidikan. Pasalnya berdasarkan Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN dan Keppres No.17 Tahun 1964, lembaga peradilan diberikan peranan yang besar dalam menentukan perkembangan hukum agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim.

“Dengan demikian, lembaga praperadilan dapat memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon praperadilan mengenai sah tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh TGPK,” kata hakim.

Melanggar azas legalitas

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon praperadilan,  awalnya menyebutkan UU No. 31 Tahun 1971 untuk melakukan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon. Namun selebihnya, menurut hakim, termohon lebih dominan menggunakan perangkat UU No. 31 Tahun 1999, sehingga penyebutan UU No. 3 Tahun 1971 terkesan tidak ada artinya. Keberadaan TGPK sendiri berdasarkan UU NO 31/1999 dan tidak dikenal dalam UU No.3 Tahun 1971

Atas dasar itu, hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TGPK melanggar azas legalitas yang berlaku universal. Hal ini juga dikemukakan oleh keterangan ahli pidana Prof. Loebby Loqman, saksi ahli yang diajukan oleh pemohon.

Penyidikan yang dilakukan TGPK tidak dapat diterapkan untuk kasus pemohon praperadilan yang diduga ada korupsi atas putusan No. 560/K/Pdt/1999 yang diputus pada 28 September 1998. Sementara UU 31 Tahun 1999 sendiri berlaku pada 16 Agustus 1999.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHAP mengenai azas legalitas, menurut hakim, TGPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus sebelum berlakunya UU No 31 Tahun 1999.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menolak istilah kordinasi diartikan subordinasi atau satu komando. Dalam eksepsinya, termohon praperadilan mendalilkan bahwa TGPK hanyalah bertugas menkoordinasi penyidik polisi dan jaksa aktif untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa koordinasi hanyalah diartikan bekerjasama. Pasalnya berdasarkan Pasal 43 UU No 31 /1999, TGPK merupakan jembatan atau batu loncatan dari komisi tindak pidana koruspi yang diamanatkan oleh UU tersebut bersifat independen.

Dengan demikian, menurut hakim, istilah TGPK dan penyidikan yang sulit pembuktiannya hanyalah terdapat dalam UU 31 Tahun 1999 dan bukan dalam UU 3 Tahun 1971. Oleh karenanya, hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan TGPK terhadap dua hakim agung dinilai berlebihan.

Banyak kejanggalan


M. Silaban, juru bicara TGPK
, mengatakan bahwa putusan dari hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian pemohon praperadilan dianggap banyak kejanggalan dalam penegakkan hukum.

Silaban berpendapat, pasal 77 KUHAP  menetapkan secara limitatif obyek praperadilan, sehingga seharusnbya hakim menolak permohonan tersebut. “TGPK tidak akan berhenti untuk memberantas korupsi, walaupun coba untuk dikandaskan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya. Namun, Silaban menolak pihak-pihak yang berkepentingan itu. “Bisa diterka sendirilah,” cetusnya.

Sementara itu, Tigor Pangaribuan, kuasa hukum TGPK dalam sidang praperadilan, menyatakan bahwa pihaknya akan pikir-pikir untuk mengadakan upaya hukum terhadap putusan praperadilan tersebut. “Itu baru akan diputuskan pada rapat TGPK  mendatang, apakah kami akan mengadakan upaya kasasi atau kasasi demi kepentingan hukum,” ujar Tigor yang juga anggota TGPK.

TGPK memang kalah dalam sidang praperadilan kali ini. Upaya TGPK membongkar kasus korupsi dua hakim agung dan seorang mantan hakim agung malah kandas di tengah jalan. Ini tentu pelajaran berharga bagi TGPK bahwa semangat saja tidak cukup. Sekali ini kalah, tapi tak berarti harus lemah. Jadi, maju tak gentar untuk terus berperang melawan korupsi.

Sumber : (Tri/APr) Hukum Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Indonesia’s working children find no rest
Artikel selanjutnya :
   » » TGPK Tidak Berwenang Menyidik Hakim Agung